Rapat Paripurna DPRD Sinjai Soal BPJS ‘Panas’, Legislator Nilai Melanggar Tata Tertib

SINJAI, Suara Jelata—Rapat paripurna DPRD Sinjai yang akan membahas anggaran BPJS gratis yang akan ditanggung oleh Pemda Sinjai di Ruang Parupurna DPRD Sinjai mulai berlangsung panas. Selasa, (16/1/2018).

Meski rapat baru dimulai sekitar jam 11.00 Wita yang sebelumnya dijadwalkan 09.00 Wita, Sejumlah anggota DPRD Sinjai mempertanyakan tentang tata tertip yang mereka nilai dilanggar.

Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi Golkar Andi Fitrawati Andi Fajar menilai rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan hari ini melanggar tata tertip DPRD Sinjai.

“Saya mohon kepada Pimpinan kenapa hari ini kita rapat paripurna tanpa ada sebelumnya undangan bamus, kita ada tatib di DPRD Sinjai dan kita langgar”Katanya.

Senada dengan itu Anggota DPRD Sinjai lainnya Amsul A Mappasara dengan nada emosi menganggap meski tujuan rapat ini baik namun caranya yang terkesan buruk, dia bahkan tidak setuju dengan adanya rapat paripurna ini.

“Mekanisme lembaga kita harus tegakkan, kenapa tidak ada bamus langsung paripurna, kita katakan ilegal susah, namun ini melanggar jangan sewenang wenang. Kita harus tunduk aturan dan seharusnya kita harus rapat komisi dulu baru bamus”Terangnya.

Agenda rapat ini terkait permintaan persetujuan atas rencana penandatanganan kerja sama antara Pemkab Sinjai dengan BPJS Kesehatan, mengenai penyelenggaraan cakupan semesta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) bagi penduduk Kabupaten Sinjai.

Rapat paripurna DPRD Sinjai yang dipimpin oleh Wakil DPRD Sinjai Jamaluddin ini dihadiri Ketua DPRD Sinjai Abd. Haris Umar, Wakil DPRD Sinjai Andi Kartini Ottong, Sekda Sinjai Akbar Mukmin, SKPD dan Legislator.

IZHAR