Soal BPJS Gratis ‘Terburu-Buru’, Kadis Kesehatan Sinjai: Yang Dibahas Ini Tidak Jelas

SINJAI, Suara Jelata—Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sinjai saat ini kembali akan mengkaji program yang diusulkan Pemda Sinjai yang akan memberlakukan kesehatan gratis (BPJS) bagi warga Sinjai, hari ini DPRD Sinjai mengundang semua instansi terkait untuk pembahasan yang akan berlangsung di Kantor DPRD Sinjai. Rabu, (17/1/2018).

Kemarin (16/1) paripurna permintaan persetujuan atas rencana penandatanganan kerja sama antara Pemkab Sinjai dengan BPJS Kesehatan terpaksa dipending dikarenakan belum jelasnya mekanisme yang perlu didalami melalui rapat komisi oleh DPRD Sinjai.

Disela sela selesainya rapat paripurna, Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Andi Suryanto Asapa mengatakan jika program yang kembali digaungkan Pemda Sinjai ini terbilang susah, pasalnya ini akan dibahas padahal rapat penetapan APBD pokok 2018 baru saja selesai diketuk.

“Kalau melihat aturan yang berlaku sebenarnya kan susah karena APBD pokok sudah diketuk kemudian mau lagi dilakukan pembahasan, Kemudian yang kedua pemerintah harus meyiapkan dan memastikan ada dananya atau tidak, Bentuk perjanjian kerjasamanya dengan BPJS Itu bagaimana dan ada perdanya gubernur tentang perjajian kesehatan gratis, itu juga harus kita lihat. Karena tidak bisa dilakukan seperti ini tanpa ada konsultasi dengan gubernur.”Katanya.

Inpres No 8 itu memang menyampaikan bahwa gubernur dan para bupati diharapkan untuk melaksanakan universal her coferesion, gubernur disuruh memantau dan saat ini kita sudah punya MOU antara gubernur dengan Bupati yang sistem 60 dan 40 itu kan.

“Sementara yang mau dibahas ini kan belum jelas, apakah ini kaitannya terkait MOU dengan Gubernur jadi tetap kita harus tetap selesaikan dengan gubernur. Nah persoalan yang kita ingin terapkan ini belum kita ini bicarakan dan konsultasikan kepada Gubernur karena ini persoalan baru”Bebernya.

Ketika ditanya apakah program ini yang akan mengratiskan seluruh warga Sinjai tidak pernah diusulkan pihak Dinas Kesehatan kepada Pemda, dirinya berkilah jika sudah jauh jauh hari sudah diupayakan diusulkan namun selalu ditolak.

“DPA sudah diberikan oleh kami sebelumnya, dua tahun lalu ini saya usulkan, saya bertentangan dengan pak sekda pada saat itu mengusulkan tentang programkan program ini, dan terakhir dikomisi saya masih usulkan sama pak musawir dan dipleno saya masih bicarakan tahun lalu, dua tahun lalu lebih ekstrim lagi kita keliling ada LBH pada waktu itu yang mengikuti sampai ke Jakarta. Tapi kan tidak disetujui dan tiba tiba sekarang ini baru dimunculkan kembali”Akunya.

Lanjutnya, Kalau urusan masyarakat dirinya pasti mendukung dan jelas mendukung itupun harus dibantu oleh pemerintah juga, hanya sisa kita bercerita mekanisme yang kita harus bicarakan memang saat ini jika pemerintah kembali akan memprogramkan BPJS gratis ini.

BURHAN