Banyak Pelanggaran Pilkada Di Sinjai, Ketua Panwaslu Akui Pihaknya Tidak Berhasil

SINJAI, Suara Jelata—Keterlibatan pelanggaran yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun jenis pelanggaran lainnya yang menjadi temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sinjai, menjadikan Kabupaten Sinjai masuk dalam deretan kabupaten/kota yang banyak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaran pilkada serentak 2018.

Menurut Ketua Panwaslu Sinjai, Muh. Rusmin mengungkapkan di Sulawesi Selatan berdasarkan data yang diterima, Kabupaten Sinjai masuk di urutan keempat dalam kategori penanganan temuan maupun laporan pelanggaran Pilkada.

Hal ini, kata Rusmin menganggap pihaknya masih belum berhasil dalam hal pengawasan, karena keterbatasan SDM. Olehnya itu, Rusmin berharap keterlibatan seluruh elemen masyarakat diperlukan, agar Pilkada yang diharapkan berjalan sesuai harapan.

“Sulsel masuk di urutan kedua yang paling banyak terjadi pelanggaran. Sedangkan urutan pertama di Sulsel yang terbanyak melakukan pelanggaran, yaitu Kota Makassar, Palopo, Pare-Pare, Jeneponto dan Sinjai,” kata Rusmin.

Sementara kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum kepala desa dan oknum kepala dusun, saat ini sudah ditangani dan berkasnya sudah dikirim ke pihak pemerintah daerah selaku yang berwenang menangani hal ini.

“Mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum ASN dilingkup Pemkab Sinjai berkasnya juga sudah kami kirim ke KASN pusat untuk menunggu proses selanjutnya. Fungsi Panwaslu adalah hanya mengeluarkan imbauan dan rekomendasi seperti perintah UU, Panwaslu bukan menjatuhkan sanksi tetapi batasannya hanya mengeluarkan rekomendasi atau himbauan,” jelas Rusmin.

Diketahui, selama perhelatan tahapan Pilkada 2018 dimulai dari Pendaftaran hingga penetapan nomor urut, Panwaslu Sinjai telah memproses sejumlah dugaan pelanggaran Pemilu, terkhusus pelanggaran keterlibatan ASN dalam politik praktis.

REDAKSI