Opini: Terorisme di Tengah Pluralitas, Salah Siapa?

Penulis Opini, Aslang Jaya (Mahasiswa Hukum Pidana dan Ketatanegaraan) UIN Alauddin Makassar

OPINI, Suara Jelata — Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, dimana masyarakatnya hidup tentram, aman dan damai dikarenakan kemajemukan yang dimiliki. Nilai-nilai pluralitas memang harus diemban jika hidup dalam masyarakat yang sifatnya dialektik dan dinamis secara terus menerus. Pluralisme sebagai bagian dari watak ke-Indonesiaan harus diemban tinggi sebagai basis untuk menghargai sesama manusia yang berbeda, baik dari perbedaan ras, agama, suku, maupun budaya guna menciptakan keharmonisan dalam bernegara.

Di tengah hiruk-pikuk pengamalan pluralitas dalam negara, pastilah ada saja hambatan-hambatan yang di lalui oleh warga negara di dalamnya. Sebagai contoh ialah masih adanya masyarakat rasis atau yang berfikiran konservatif yang tak dapat menerima masyarakat lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Sebagai contoh ialah, si A tidak akan pernah mengakui si B bahwa si B ialah warga negara Indonesia karena memiliki perbedaan warna kulit. Dan karena hal itu si B seringkali di campakkan atau di diskriminasi karena masalah sepele, meskipun si B lahir dan bertempat tinggal di negara yang sama.

Contoh kecil seperti diatas menunjukkan bahwa pluralisme yang seharusnya diamalkan guna menciptakan keharmonisan dalam bernegara sering saja mandek dalam hal aktualisasi. Padahal konstitusi telah menjamin bahwa semua warga negara tidak harus di perlakukan diskriminatif dalam segala lini kehidupan berbangsa. Pengamalan yang seharusnya mampu menciptakan kedamaian dan harmonisasi cacat begitu saja akibat masyarakat tertentu yang masih berpikiran kolot dan tidak terbuka yang tak mampu menerima warga negara lainnya yang tak sama dengan dengannya.

Selain hal yang di sebutkan diatas, adapula carut-marut dalam negara yang sedang hangat menjadi perbincangan saat ini baik di berita di media online maupun di grup-grup sosial media. Ialah terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) di Indonesia selain korupsi dan narkotika.

Kasus terorisme di Indonesia dari tahun ke tahun terus saja meningkat, dari tahun 1981 yaitu kasus teror di Pesawat Garuda Indonesia dan yang terbaru di tahun 2018 yakni kasus teror bom di Surabaya. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah, mengapa kejahatan kemanusiaan tersebut masih seringkali terjadi dan modus operandinya sering mengatasnamakan jihad atas nama agama dan Tuhan?

Seringkali media cetak dan elektronik menampilkan sisi gelap atau kejahatan dalam negara kita, yang memunculkan berbagai macam stigma negatif dan bergulirnya bola opini di kalangan publik. Seperti halnya aksi-aksi teror seperti disebutkan diatas.

Rumah ibadah, instansi pemerintahan, maupun lokasi-lokasi yang ramai penduduk seringkali menjadi incaran aksi para pelaku teror. Dan motifnya sama ketika di sidik oleh pihak berwenang yakni melakukan jihad atas nama agama dan Tuhan. Seolah pelaku-pelaku teror ini ingin merepresentasikan apa yang di inginkan oleh agama dan Tuhannya. Membela agama dan Tuhan apakah harus meluluh lantahkan manusia dengan memborbardir dan menewaskan orang-orang yang belum tentu bersalah, apakah itu di benarkan? Tentu tidak. Pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan seperti inilah yang harusnya di berantas.

Sesat fikir yang dialami oleh para pelaku teror yang mengatasnamakan jihad dengan nama Tuhan dan agama seharusnya harus di timpakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Indonesia sebagai negara hukum, seharusnya selain melakukan langkah prefentif seperti pembinaan kepada masyarakat bahwa teror-teror semacam tadi tidak baik, juga harus melakukan langkah represif seperti memberikan hukuman mati bagi para pelaku teror. Mungkin dengan hukuman seperti itu mampu menyiutkan nyali bagi para calon-calon pelaku teror dan berpikir dua kali untuk melakukan aksi teror.

Kejahatan kemanusiaan yang dishumanis seperti terorisme memang harus di berantas di bumi pertiwi yang plural ini. Karena jika terus terjadi dan mengakibatkan ketakutan terhadap yang menyaksikan fenomena tersebut maka rasa takut akan terus menghantui warga negara. Pemerintah seharunya mampu untuk melindungi warga negaranya agar ketimpangan tersebut tak terus berulangkali terjadi.

Ingatlah bahwa terorisme atas nama jihad di jalan agama dan Tuhan merupakan tindakan dan gambaran kedangakalan nalar pikir para pelaku teror yang tidak berperikemanusiaan. Olehnya itu, stop aksi teror atas nama apapun dan mulailah memperhalus perasaan dan membuka pikiran yang memanusiakan.

Penulis: Aslang Jaya
Editor: Andika Putra