Caleg dan Nutrisi Empat Pilar Kebangsaan

Aslang Jaya (Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, UIN Alauddin Makassar).

OPINI, Suara Jelata— Kontesasi pertarungan politik untuk perebutan kursi di Dewan baik dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat semakin dekat. Tahun 2019 ini Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara telah membuka peluang untuk para calon legislator untuk medaftarkan dirinya mengikuti pertarungan politik tahun 2019 mendatang.

Pastinya bakal Caleg ini telah mempersiapkan beberapa amunisi dalam memeriahkan kontestasi pertarungan politik tersebut. Mulai dari mahar politik agar bisa di sokong oleh partai politik, strategi dan taktik untuk mencari suara di dapil yang telah di tentukan oleh pihak penyelenggara, dan amunisi-amunisi lain yang sejenis. Sebab berbicara politik berarti berbicara persoalan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan (kepentingan).

Para politisi yang akan bertarung dalam perebutan kursi di Dewan pasti akan menyiapkan strategi dan taktik guna mencapai tujuan yang di inginkan. Baik kursi kekuasaan yang di sertai dengan niat baik dan semangat guna perubahan yang lebih baik, maupun perebutan kursi guna tercapai atau naiknya eksistensi diri dalam masyarakat. Dan itu pastinya semata-mata guna mengubah apa yang belum baik dalam kehidupan bermasyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Legislator dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam kekuasaan legislatif di suatu negara, baik yang telah duduk atau akan duduk nantinya pastinya harus di bekali dengan semangat empatisme untuk masyarakat, karena sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan di arahkan ke kekuasaan eksekutif agar aspirasi-aspirasi itu di ejewantahkan dalam kehidupan nyata.

Sebagai seorang legislator tentunya juga harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai dalam bidangnya guna dapat memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Sebab suara rakyat ialah suara Tuhan, legislator yang telah duduk dalam kursi kekuasaan di legislatif harus berupaya agar suara-suara itu benar-benar di implementasikan. Agar permasalahan dalam masyarakat berkurang.

Selain itu, adapula yang harus di pahami oleh para legislator ini yaitu paham-paham tentang kebangsaan dan nasionalisme. Para elite terdahulu telah menyederhanakan bagaimana agar paham kebangsan ini dapat di pahami secara sederhana dan ringan, yang di kerucutkan menjadi empat bagian, yakni: Pancasila; UUD 1945; NKRI; dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar kebangsaan ini harus benar-benar di pahami oleh para elite yang telah dan akan duduk dalam kursi kekuasaan legislatif agar tak menciptakan legislator bajakan yang hanya mementingkan dirinya maupun kelompoknya.

Jika empat pilar tersebut telah di ejewantahkan oleh elite-elite politik yang duduk di kursi Dewan, maka akan menimbulkan keteraturan yang benar-benar teratur dalam masyarakat. Karena bagaimana mungkin dapat menciptakan aturan-aturan yang dapat mengatur masyarakat yang berskala besar jika pemahaman konsep kebangsaan yang empat pilar itu tak di ketahui? Pastinya akan susah untuk mengimplementasikan apa yang di inginkan oleh rakyat.

Tak heran jika banyak para elite politik yang duduk di kursi Dewan tersangkut skandal kasus korupsi dan kongkalikong busuk, karena mungkin minimnya pengetahuan tentang konsep-konsep kebangsaan. Apakah para legisator kita harus di didik dan di berikan nutrisi tentang empat pilar kebangsaan guna meminimalisir bahkan menghilangkan praktik-praktik korup dalam tubuh kekuasaan legislatif? Pastinya hal itu akan lucu karena para anggota-anggota Dewan saja seringkali memberikan argumentasi tentang kebangsaan di ruang-ruang publik. Fakta menyatakan bahwa lembaga terkorup pertama dan indeks korupsinya tinggi itu ialah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, tidak malu kah?

Selain pemahaman kebangsaan yang harus di pupuk guna dan di implementasikan dalam kehidupan bernegara, harus pula di sertai dengan nilai-nilai kerohanian dalam diri seorang legislator, karena dengan bekal itu pula maka akan minim terjadi kongkalikong busuk dan praktik korup dalam tubuh legislatif. Nilai-nilai kerohanian dan keilahian memang harus pula di tanamkan dalam setiap diri seorang ciptaan agar senantiasa mengingat penciptanya. Dan mampu mempetakkan antara perbuatan baik dan buruk.

Jika hal-hal diatas telah di aktualisasikan oleh para elite politik yang duduk dan akan duduk di kursi Dewan maka hal-hal yang tak di inginkan seperti perilaku korup akan minim terjadi, bahkan menghilang dalam kehidupan bernegara. Juga akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat, karena uang negara tak habis begitu saja atau masuk dalam kantong para politisi korup, tetapi benar-benar di pergunakan untuk kepentingan masyarakat dan demi kesejahteraan bersama.

Oleh: Aslang Jaya (Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, UIN Alauddin Makassar).