Narasi Demokrasi

OPINI, Suara Jelata– Mimpi tentang Negara demokrasi sesungguhnya belum terjawab dengan keberadaan Negara hari ini.

Kilau cahaya demokrasi belum mampu menyinari sejatinya demokrasi, sebab yang menjalankan belum mampu berjalan diatas porosnya dan kadang mencederainya dengan ego dalam tubuh yang menjalankan.

Melalui demokrasi, masyarakat mendambakan kehidupan dan perlakuan yang lebih layak serta haknya mampu ia dapatkan tanpa harus menumbalkan dirinya sendiri.

Sejatinya demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berkaca pada sejarah bahwa kejatuhan rezim orde baru merupakan puncak dari gerakan-gerakan social politik menuju demokrasi yang pernah dicoba dilakukan jauh hari sebelumnya.

Di tengah himpitan otoriter, kaum intelektual dan mahasiswa berusaha menyuarakan untuk membuka kerang system politik kearah yang lebih demokrasi.

Mikaelo Nyaman membuka kesimpulan bahwa krisis ekonomi 1997/1998 merupakan saat-saat yang sangat menentukan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia.

Kasus transisi menuju Negara demokrasi disebagian banyak belahan dunia lain juga tidak terlepas dari krisis ekonomi.

Namun untuk kasus di Indonesia Mikaelo Nyaman berpendapat bahwa akar dari proses demokratisasi sudah terbangun jauh sebelum krisis ekonomi itu.

Melalui kacamata sejarah, masyarakat mampu melihat bahwa demokratisasi di Indonesia sangat diharapkan, demi tercapainya aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan, narasi demokrasi yang disuarakan oleh kaum intelektual dan mahasiswa tidak berjalan sesuai porosnya.

Banyak pelanggaran-pelanggaran demokratisasi yang terjadi saat menjalankannya, baik itu hak masyarakat yang belum terpenuhi sampai kepada pelarangan menyampaikan aspirasi-aspirasi.

Dalam konteks seperti itulah muncul pandangan bahwa sepanjang berlakunya UUD 1945 selalu menghasilkan pemerintahan yang tidak demokratis.

Seperti bahasa Mahfud MD yang menyebutkan bahwa ada empat hal yang menyebabkan UUD 1945 tidak menjamin terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Pertama tidak mampu melahirkan adanya mekanisme checks and balances di dalam penyelenggaraan Negara.

Kedua, UU 1945 terlalu banyak memberi atribusi kewenangan kepada legislative untuk mengatur masalah-masalah penting dengan UU.

Ketiga UUD 1945 memiliki pasal-pasal yang multitafsir.

Terakhir, UUD 1945 terlalu memberi kepercayaan kepada penyelenggara Negara.

Tentunya sangat disayangkan perjuangan demokrasi yang begitu panjang telah ternodahi oleh banyaknya kepentingan dari sekelompok orang.

Hingga akhirnya Masyarakat pusing dan angkat tangan melihat kenyataan demokrasi hari ini.

Narasi demokrasi semakin absur dan tidak jelas bahkan dianggap mati di Negara kita, sebab banyak masyarakat maupun pemerintah yang sudah seakan-aakn kebal akan hukum dan kebal kritikan.

Ketika masyarakat ataupun mahasiswa mengkritik dikatakan kampret dan gila urusan.

Menyampaikan aspirasi dilarang dan tindakan-tindakan diluar hukum sering diperlihatkan sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja.

Ditambah lagi dalam proses demokratisasi ketika menjemput momentum pemilihan pemimpin dibeberapa daerah.

Dimana dalam menwujudkan demokrasi yakni paradox demokrasi semakin menampakkan bentuknya, dalam proses pelaksanaan demokrasi, para calon mesti melawan kotak kosong yang jelas-jelas hal tersebut telah mencederai hakikat demokrasi yang di cita-citakan.

Dan hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana pengawalan demokrasi yang ada di Negara kita.

Sebab baik buruknya system demokrasi kita tergantung siapa yang menjalankan.

Atau bisa jadi demokrasi yang diharapkan memang betul-betul seperti itu?

Ataukah mungkin Demokrasi merupakan kutukan untuk Negara kita?

Oleh : Muhardi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar