Gerakan #2019GantiPresiden Berpotensi Mengarah Pidana

JAKARTA, Suara Jelata—Calon legislatif dari PDIP Kapitra Ampera menyebut gerakan #2019GantiPresiden berpotensi mengarah pidana karena dapat dikategorikan sebagai upaya penghasutan.

“Tagar Ganti Presiden itu menyerang orang yang masih menjabat,” kata Pitra kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (29/8).

Kapitra yang juga seorang pengacara ini menyadari persoalan tagar 2019 ganti presiden memang tidak melawan hukum, baik dalam undang-undang pemilu maupun yang lainnya, akan tetapi peserta demokrasi yang memang sudah diatur dalam undang-undang, harus memenuhi pasal 6 UU nonor 9 tahun 1998.

“Artinya sebelum dia melakukan hal itu harus dijaga tentang kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui secara normatif, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku, menjaga dan menghormati ketertiban umum dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa,” sambungnya.

Dan jika para aksi massa mengabaikan amanat yang tertera dalam pasal 6 yakni menganggu ketenangan masyarakat, maka massa dapat dibubarkan sesuai dengan pasal 15 mengatakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum itu dapat dibubarkan oleh pihak polisi.

“Jadi ada hak asasi, ada kewajiban azasi. Nah kalau sudah dia cenderung kepada bentrok, rusaknya kesatuan bangsa atau ada UU yang terlanggar, maka dia dapat dibubarkan,” imbuhnya lagi.

Akan tetapi. jika pihak kepolisian sudah membubarkan kemudian massa melakukan perlawanan, maka ditegaskan Kapitra bisa dipidanakan.

“Kalau sudah dibubarkan, lalu dia akan melawan katakanlah aparat. Bisa ada pidana KUHP. Bisa dipenjara satu tahun empat bulan menurut Pasal 212, kalau dia melawan, tapi kalau sudaha diingatkan dan dibubarkan itu bisa, yang lebih saya khawatirkan bukan itu, dia bisa masuk kepada pasal 160 KUHP, tentang penghasutan,” pungkasnya. (skalanews)