Oknum Komisioner KPU Sinjai Diduga Kuat Selewengkan Anggaran Pilkada 2018

SINJAI, Suara Jelata– Dugaan pemalsuan tanda tangan atau pemangkasan saleri terhadap anggota PPS yang dilakukan oleh oknum IR, yang sekarang ini menjadi komisioner KPUD Sinjai, menjadi indikasi kuat terjadinya kerugian negara alias korupsi anggaran pilkada Sinjai 2018.

Dimana sebelumnya oknum Komisioner KPU Sinjai berinisial IR ini dilaporkan ke Mapolres Sinjai lantaran diduga melakukan pemalsuan tandatangan pada dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2018 lalu.

IR yang sebelumnya menjabat sebagai ketua PPK Kecamatan Sinjai Timur dilaporkan oleh dua orang PPS masing-masing bernama Tasbi (PPS Desa Kampala) dan Muhlis (Ketua PPS Desa Biroro) melalui kuasa hukumnya.

Dengan kejadian itu pemerhati korupsi di kabupaten Sinjai, Rola Suryanama yang juga selaku ketua KNPI Sinjai utara meminta agar pihak Pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan tinggi Sulsel untuk mengusut penggunaan anggaran pilkada 2018 di kabupaten Sinjai.

Menurutnya, dengan adanya indikasi itu, maka penggunaan anggaran pilkda terdapat dugaan pelanggaran sistem administrasi sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dalam pos anggaran pilkada sinjai.

“Dengan Adanya pemalsuan nota administrasi untuk pertanggung jawaban anggaran pilkada yang dikelolah oleh penyelenggara Pemilu Sinjai, maka hampir dipastikan adanya prilaku korupsi didalamnya. Apalagi setiap kecamatan angaran yang dikelola oleh PPK dan kuasa pengguna anggaran pilkada itu sangat fantastik hingga mencapai milyaran rupiah. Olehnya saya meminta agar pihak penegak hukum menyelidiki hasil penggunaan anggaran pilkada 2018,” ungkapnya Surya, jumat (26/10/2018).

Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang diperoleh, kedua pelapor keberatan karena selama ini merasa dibohongi oleh terlapor kalau dananya belum cair, padahal telah dicairkan oleh IR dari beberapa bulan lalu, serta jumlah yang diterima pelapor tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

Bahkan terlapor membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan cara memalsukan tanda tangan para pelapor.

Peristiwa itu diketahui oleh pelapor saat mereka mendatangi kantor KPU untuk mempertanyakan realisasi pencairan dana tersebut lantaran dianggap tidak masuk akal karena Pilkada sudah selesai sementara dananya belum cair.

Namun, pelapor beserta beberapa PPS lainnya kaget karena diperlihatkan laporan pertanggungjawaban serta kwitansi pencairan yang ditanda tangani oleh terlapor padahal terlapor selama ini menyampaikan bahwa dananya belum cair.

Atas dasar itulah pelapor melaporkan pada Polres melalui kuasa hukumnya dan saat ini masih dalam proses penyelidikan Direskrimum Polres Sinjai.

Bukti lainnya yang ditemukan yakni, dalam salinan LPJ pemasangan APK tersebut menunjukkan adanya transaksi jual beli antara kliennya dengan salah satu toko bahan bangunan di Sinjai Timur.

Ironisnya, kuasa pelapor yang saat itu berhasil menemui pemilik toko yang dimaksud, dengan tegas membantah dan menolak jika tanda tangan itu adalah tanda tangannya. Bahkan yang bersangkutan (pemilik toko) yakin bahwa cap stempelnya di palsukan pula karena dirinya sama sekali tidak pernah bertransaksi dan menjual barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam LPJ tersebut.

Apalagi LPJ tersebut menunjukkan toko satunya-satunya yang menjadi tempat belanja PPS se Kecamatan Sinjai Timur.

Tak hanya dilaporkan ke Polres Sinjai, namun oknum IR juga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terlapor diduga melanggar kode etik dengan berbagai macam dugaan pelanggaran.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai Bersatu, Ahmad Marsuki sebagai pelapor yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan ke DKPP atas dugaan beberapa pelanggaran.

Misalnya kata Mamat sapaan Ahmad Marsuki yakni, adanya pembukaan kotak suara secara tidak sah, tidak ditemukannya hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan pada kotak suara (model DA) pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten serta adanya dugaan pemalsuan tandatangan.

Burhan