Aktivitas Terganggu Reklamasi Proyek, Masyarakat di Pesisir Makassar Tudang Sipulung Raya

Tudang sipulung

MAKASSAR, Suara Jelata— Terkait dengan reklamasi untuk proyek pembangunan tanggul laut pada tahun 2015 dan pelabuhan Makassar New Port (MNP) pada 2017 di Kelurahan Tallo dan Buloa Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang masih berlangsung sampai sekarang, menyebabkan aktivitas nelayan mulai terganggu. Kamis, (08/11/2018).

Hal tersebut menimbulkan beberapa dampak bagi perempuan, yakni mereka harus berperan dalam produksi perikanan. Namun disisi lain, perempuan juga memiliki beban gender yang dilekatkan dimana mereka perlu memastikan keberlanjutan kehidupan keluarga.

Selain itu, aktivitas nelayan semakin terganggu yakni kurangnya hasil tangkapan mereka karena ekosistem laut mulai rusak dan para nelayan perlu menjangkau daerah yang lebih untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Setidaknya, 135 perempuan pesisir atau nelayan di kawasan pesisir Cambaya, Buloa, dan Tallo kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber pangannya.

Hal tersebut juga akan diperparah dengan adanya proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang akan meminggirkan, memindahkan, bahkan menggusur masyarakat.

“Masyarakat terancam digusur dari tempat tinggalnya, disekitar proyek Makassar New Port, di Kelurahan Tallo khususnya di RW 04 ada 520 Kepala Keluarga (KK), Kelurahan Buloa sebanyak 200 KK, dan Kelurahan Cambaya sebanyak 385 KK yang akan tergusur,” Ungkap Suryani, selaku aktivis Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri.

Sebelumnya, pada Selasa, (6/11/2018) kemarin beberapa masyarakat pesisir, khususnya perempuan, dari Kelurahan Buloa, Tallo, Cambaya, Galesong (Takalar), dan Pulau Lae-lae, tudang sipulung raya dan mendeklarasikan perjuangan kedaulatan pesisir atas sumber produksi pangan yang berlangsung di auditorium STIE AMKOP Makassar.

Dengan demikian, pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dianggap berpihak pada investasi secara nyata melahirkan masalah baru bagi masyarakat pesisir, khususnya perempuan.

“Tempat kami mencari tude atau kerang dan kanjappang dipatok tengah malam oleh orang tidak dikenal. Orang proyek juga bilang disini mau dibangun tanggul, tidak bisa lagi mencari tude di lokasi ini,” Kata Ramlah, seorang perempuan pencari tude dari Kelurahan Tallo.

Lanjut Suryani, bahwa ada solusi yang bisa ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni menghentikan segala aktivitas proyek pembangunan infrastruktur pada kawasan pesisir yang telah merampas sumber produski pangan dan sumber ekonomi perempuan.

Dan Pemerintah menetapkan Kelurahan Cambaya, Buloa, Tallo dan sekitarnya sebagai wilayah kelola nelayan.

Juga memasukkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Selatan dan menghapus pasal tentang alokasi ruang zona tambang pasir laut dalam RZWP3K Sulsel.

Tambah suryani, bahwa Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri terus melakukan konsolidasi bersama masyarakat pesisir dan nelayan, organisasi perempuan, organisasi sosial yang konsen terhadap isu lingkungan dan hak asasi.

Melakukan kampanye atau aksi-aksi penolakan reklamasi baik aksi langsung maupun aksi di media sosial.

Selanjutnya, menggalang dukungan dari masyakat pesisir dan nelayan lainnya untuk bersama-sama memperjuangakan kedaulatan pangan, dan kelesterian sumber daya laut.

Takdir/Aisyah