Di Sinjai Ada ‘Caplok’ KTP Dukungan, KOPEL Desak Panwas Bertindak

  • Whatsapp

SINJAI, Suara Jelata— Komite Pemantau Legislatif  (KOPEL) Sinjai menerima pengaduan warga dari Sinjai Selatan yang dicaplok KTP dan dipalsukan tanda tangannya untuk mendukung pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan melalui jalur perseorangan.

Ahmad Tang, Devisi Advokasi Anggaran KOPEL Sinjai yang menerima laporan tersebut menyatakan bahwa potensi kecurangan pada Pilkada 2018 sangat potensial terjadi, sehingga perlu ada pengawasan secara aktif dilakukan warga dan mengadukan pelangaran yang terjadi.

Baca Juga

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi faktual dukungan KTP untuk calon persorangan.

“Pada tahapan ini sangat rawan terjadi kecurangan, modusnya terjadi pencaplokan KTP tanpa pemberitahuan kepada pemilik KTP. Bentuk kecurangan ini selain pelanggaran pidana juga bentuk kejahatan demokrasi yang akan merusak tatanan kebangsaan kita” Tegas Ocha sapaan akrab Ahmad ini.

Lanjut ia menambahkan, di sinilah integritas penyelenggara pemilu diuji, jika penyelenggara pemilu tidak tegas menindak yang terbukti melakukan pelanggaran maka Pilkada akan diragukan kualitasnya.

Pemalsuan dukungan merupakan pelanggaran pidana sebagaimana yang diatur dalam dalm UU No. 10 Tahun 2016 yang mana disebutkan dalam pasal 185A (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

“Kopel Sinjai mengecam perbuatan yang dilakukan oleh tim bakal calon Gubernur Ickhsan Yasin Limpo dengan Cakka dan meminta kepada penyelenggara untuk tidak mengikutkan berkompetisi dalam Pilgub 2018-2023 karena sudah jelas melanggar aturan” Lanjutnya.

Ocha juga mengaku, bahwa Kopel akan mendampingi warga yang telah dipalsukan tandatanganya untuk segera melapor ke Panwas, dan mendesak Panwas untuk segera memprosesnya, bagi warga yang mengalami hal tersebut segera melaporkan, karena ini murni kejahatan politik.

BURHAN/REDAKSI

Loading...
loading...
  • Whatsapp

Berita Lainnya