‘Cacat’ Mekanisme Paripurna DPRD Sinjai Soal BPJS Dipending

SINJAI, Suara Jelata—Rapat paripurna DPRD Sinjai yang akan membahas permintaan persetujuan atas rencana penandatanganan kerja sama antara Pemkab Sinjai dengan BPJS Kesehatan di ruang Paripurna DPRD Sinjai terpaksa dipending. Selasa, (16/1/2018).

Hal ini dikarenakan sejumlah anggota DPRD Sinjai memprotes adanya ‘cacat’ mekanisme dalam tata tertib rapat yang dinilai dilanggar, rapat paripurna dilangsungkan tanpa ada sebelumnya pembahasan di Komisi terkait.

“Ada kesalahan alur mekanisme rapat yang seharusnya kita kaji dahulu dipembahasan komisi namun ini kita langsung paripurna, padahal mesti ada pengkajian lebih dalam dahulu. Olehnya itu kita pending paripurna ini sampai selesai di Komisi”Kata Wakil Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin.

Baca Juga:  Pohon Ditebang Halangi Jalan di Sinjai Pasca Pemilu, Polisi Buru Pelaku

Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi Golkar Andi Fitrawati Andi Fajar menilai rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan hari ini melanggar tata tertip DPRD Sinjai.

“Saya mohon kepada Pimpinan kenapa hari ini kita rapat paripurna tanpa ada sebelumnya undangan bamus, kita ada tatib di DPRD Sinjai dan kita langgar”Katanya.

Senada dengan itu Anggota DPRD Sinjai lainnya Amsul A Mappasara dengan nada emosi menganggap meski tujuan rapat ini baik namun caranya yang terkesan buruk, dia bahkan tidak setuju dengan adanya rapat paripurna ini.

Baca Juga:  Polres Sinjai Perketat Pengamanan Suara di Kecamatan

“Mekanisme lembaga kita harus tegakkan, kenapa tidak ada bamus langsung paripurna, kita katakan ilegal susah, namun ini melanggar jangan sewenang wenang. Kita harus tunduk aturan dan seharusnya kita harus rapat komisi dulu baru bamus”Terangnya.

Rapat paripurna DPRD Sinjai yang dipimpin oleh Wakil DPRD Sinjai Jamaluddin ini dihadiri Ketua DPRD Sinjai Abd. Haris Umar, Wakil DPRD Sinjai Andi Kartini Ottong, Sekda Sinjai Akbar Mukmin, SKPD dan Legislator.

IZHAR