Stop KKN Untuk Sinjai Lebih Baik

  • Whatsapp

OPINI, Suara Jelata— Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan berbagai macam bentuk sering kali hadir dalam suatu masyarakat yang memiliki struktur yang tidak demokratis.

Salah satu persyaratan pelaksanaan sistem demokrasi adalah bentuk sertaan masyarakat dalam prosesnya.

Baca Juga

Masyarakat merupakan media akses penuh kepemerintahan termasuk dalam berpartisipan dalam memberikan suara pada pemilihan.

Ada kalanya masyarakat yang condong apatis terhadap kontrol dalam berbagai macam praktik KKN (Korupsi, Kolisi, dan Nepotisme) yang termasuk juga didalamnya adalah politik uang dalam Pilkada.

Akan bertambah buruk lagi ketika perangkat hukum atau pihak yang berwenang tidak maksimal dalam menjalankan perannya dengan baik,
bukan rahasia bahwa dalam setiap ajang pertarungan Pilkada ada saja calon kepala daerah dan tim pemenangan yang melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan tinjauan langsung dengan gaya santun, ramah, terbuka, dan bahkan merendah diri.

Itu semua terjadi karena masyarakat adalah penentu atau pemegang hak suara penuh dalam gelaran pesta demokrasi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pesta demokrasi, keributan tentang praktik politik uang (money politic) hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia.

Percaya atau tidak (believe or not). Kedala dalam menghadapi praktik ini adalah menjawab pertanyaan “Buktinya mana?” Karena dalam praktiknya tidak ada orang yang menerima sogokan mau memberi tanda bukti atau jawaban, karena semua praktik dilakukan dengan rapi dan terkesan seolah-olah itu tidak terjadi.

Analogi sederhananya seperti membuang angin di keramaian, baunya terasa kemana-mana namun sulit untuk menuduh. Kita hanya bisa saling mencurigai.

Terkadang ada beberapa yang mengaku melakukan praktik politik uang jika tidak terpilih sebagai pemerintah di suatu daerah.
Tidak ada niatan untuk menghujat bahwa setiap pesta demokrasi itu buruk.

Hal ini hanya bentuk keprihatinan dan perhatian serta rasa cinta yang tinggi untuk daerahku Bumi Panrita Kitta’ Kabupaten Sinjai agar praktik politik uang tidak menjadi hal yang dianggap biasa dan lumrah.

Jika tulisan ini memang tidak sesuai dengan kenyataan, sebagai seorang mahasiswa yang mendalami ilmu sosial dan politik di UNISMUH Makasaar. Maka penulis berharap tulisan ini cukup menjadi bahan renungan dan bahan diskusi.

Kiranya kita sebagai pemilik hak suara, mampu membuka mata hati kita bahwa politik uang itu haram dan salah satu akar terjadinya KKN. Ingat Tuhan tidak tidur.

Semoga saja suara kita dalam Pilkada tahun ini mampu membawa Sinjai ke arah yang lebih baik lagi.

Satu suara kita menentukan Sinjai dalam lima tahun ke depan, jadi jangan menggadaikan suara kita dengan iming-iming materi yang berdampak pada daerah kita Sinjai.

Tapi tukarlah suara kita dengan pemimpin yang memiliki intergritas, loyalitas, kapasitas, dan bukan karena isi tas.

Semoga para calon pemimpin yang bertarung dalam Pilkada di Kabupaten Sinjai 2018 sadar bahwa kekuatan finansial bukanlah yang menjadi prioritas melainkan kecerdasan spiritual dan intelktual.
Jangan pernah berharap Sinjai bebas KKN ketika hak suara kita bisa dibeli.

Penulis: Ardiansyah Mappigau

Loading...
loading...
  • Whatsapp

Berita Lainnya