Pertarungan Sosial Vs Politik

OPINI, Suara Jelata— Ilmu sosial adalah ilmu umum yang dipelajari insan manusia semejak kita dilahirkan oleh ibu, saat itu juga kita telah dididik oleh keluarga cara berlaku baik terhadap sesama maanusia demi terciptanya kehidupan yang damai dalam lingkaran keluarga.

Pendidikan itu berlanjut di seluruh jenjang pendidikan formal mulai dari tingkatan terendah sampai pada tataran pendidikan tinggi.

Negara memang sangat memperhatikan pendidikan di sektor ini oleh karena pendidikan sosial masuk ke seluruh cabang pendidikan formal sebab telah menjadi fakta dengan pengetahuan sosial yang tumpul kita tidak dapat membuat negara yang kokoh, ilmu sosial menjadi tonggak utama utuhnya sebuah negara.

Dalam kehidupan bernegara demokrasi seharusnya menjadi dasar dari semua aspek kehidupan. Pendidikan, ekonomi, politik serta seluruh aspek mendasar dalam kehidupan semestinya mengarah kepada kepentingan sosial oleh karena kita hidup sebagai satu komunitas, sebagai satu kelompok, sebagai satu bangsa, sebagai satu negara.

Namun, apa jadinya bila pendidikan itu tidak didasarkan pada perbaikan aspek kehidupan sosial. Sistem pendidikan yang menjadikan anak didik bermental kerupuk dan penjilat mengandalkan bantuan dan takut percaya diri.

Kita ambil contoh ilmu politik, ilmu politik saat ini tidak lagi dimaknai sebagai satu media untuk memperbaiki kehidupan sosial apalagi kehidupan sosial, melainkan dimaknai sebagai suatu cara mencapai puncak kekuasaan dengan membawa ambisi pribadi atau kelompok meski menggunakan segala cara sekalipun harus merusak kehidupan sosial.

Bentuk keprihatinan akan kehidupan berpolitik hanya tercantum sebagai slogan, pengisi pidato dan ceramah. Namun pada prakteknya, kesenjangan antara apa yang dikampanyekan dan fakta yang terjadi dilapangan sangatlah berjarak.

Pemisahan ilmu sosial dan ilmu politik adalah salah satu penyebab utamanya, coba kita lihat di sekolah-sekolah salah satu mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan PKn sudah tidak ada atau kita ke kampus di situ terpampang di depan kampus sosial dan politik. Artinya jika dipahami dengn kosa katanya saja mengartikan adanya pemisahan antara keduanya padahal keduanya itu adalah ibu dan anak.

Sosial dan politik adalah sesuatu yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara seperti kata Ir. Sukarno dalam sebuah risalah tahun 1932 yang berjudul “demokrasi politik dan demokrasi ekonomi” itulah yang kemudian mendasari ajarannya yan g di sebut “sosio demokrasi” dengan kata lain sosial harus menjadi dasar dalam berdemokrasi, dasar dalam berpolitik, dasar dan membangun ekonomi.

Dampak dari pemisahan ilmu sosial dan politik dapat kita rasakan sekarang ini, kemiskinan, kesenjangan sosial, pendidikan , hukum dan lain lain. Hal tersebut menjadi catatan yang maha penting, kemiskinan semakin merajaela.
Salah satu penyebabnya hampir adalah seluruh kekayaan alam dikuasai oleh swasta bahkan sektor pendidikan pun diswastanisasikan oleh karena dilegalkan oleh hukum di negeri ini hingga anak bangsa menjadi babu di atas tanahnya sendiri dan pada akhirnya kesenjangan pun tak terelakkan.

Sederet problem tersebut adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan, seyogyanya hal tersebut sudah saatnya dicarikan solusi. Ketika seluruh sektor kehidupan tidak lagi didasarkan untuk tujuan sosial dan sosial terlihat tampil berhadap-hadapan dengan seluruh aspek kehidupan seperti halnya sosial vs politik vs ekonomi.

Corak sistem negeri ini adalah corak sistem kapitalistik yang dijalankan oleh borjuis lokal dan nasional, dimana tanah dikuasai oleh perusahaan pribadi, sekolah milik pribadi, partai politik milik pribadi bahkan jalan itu milik pribadi.
UUD 1945 pasal 33 ayat poin 3 menyebutkan “bumi, air dan kekeyaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” namun hal tersebut tidak dirasakan sampai akar rumput.

Ketika hampir seluruh sektor dikuasai oleh personal dan didistribusi secara dinasti maka dengan kepala sehat masihkah kita mengatakan kita menuju kepada kemakmuran rakyat. Ketika seluruh sektor menjadi badan usaha milik personal bagaimana mungkin, logika perusahaan itu meraup keuntungan sebesar-besarnya mengeluarkan modal sekecil-kecilnya.

Ketika logika perusahaan itu meraup keuntungan maka selayaknya perusahaan itu adalah milik rakyat bukan personal sebab kelak keuntungan perusahaan itu akan kembali kepada pemiliknya, dengan demikian kita akan akan mengataan kepada mereka arah pembangunan di negeri ini. Sebaliknya, kita tidak mengatakan bahwa sosial itu telah mati terbunuh oleh negaranya sendiri.

Oleh: Muslim (Mahasiswa STISIPM Sinjai)