Randis Ketua DPRD Sinjai Diduga Dipakai Kampanye, Sekwan: Itu Bukan Aset DPRD

Ilustrasi Kendaraan Dinas

SINJAI, Suara Jelata– Maraknya pemberitaan terkait dilaporkannya ketua DPRD Sinjai ke Badan Kehormatan DPRD Sinjai atas dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas DPRD Sinjai.

Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar diduga menggunakan kendaraan dinas DPRD untuk melakukan kampanye pada Pilkada Sinjai.

Sekwan DPRD Sinjai, Lukman Mannan yang dihubungi awak media mengatakan jika mobil tersebut yang digunakan kampanye, bukan lagi aset DPRD Sinjai.

“Buka lagi asetnya DPRD, namun asetnya sekretariat Daerah, karena saya sudah mutasi pada bulan november tahun lalu, ada surat mutasinya sama saya dan itu ditandatangani oleh saya dengan pak Sekda,” Katanya. Kamis, (12/7/2018).

Sebelumnya di beritakan pada Rabu, (11/7/18) kemarin, Komite pemantau legislatif (KOPEL) Sinjai melaporkan ketua DPRD Kab. Sinjai atas dugaan pelanggaran, dengan penyalahgunaan kendaraan mobil Dinas Sekretariat Dewan.

Baca Juga:  Dosen UNM Diamankan, Diduga Terlibat Pembunuhan Wanita Asal Sinjai

Melalui surat ke Badan Kehormatan DPRD Sinjai, KOPEL mengadukan, Abdul Haris Umar, selaku pimpinan DPRD Sinjai terkait adanya indikasi dugaan pelanggaran penggunaan kendaraan Dinas pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kab. Sinjai.

Informasi yang dihimpun, kejadian ini pada pukul 24.00 Wita, (26/6/2018) dimana kendaraan mobil Avanza dengan Nomor Polisi DD 414 IE ditenggarai menggunakan Nomor Polisi palsu.

Setelah digeledah oleh masyarakat ternyata STNK mobil tersebut Milik Sekretariat DPRD dengan nomor polisi DW 433 D.

Hal ini yang membuat KOPEL Sinjai melaporkan Ketua DPRD Kab. Sinjai untuk diproses di Badan Kehormatan DPRD Sinjai.

Ahmad Tang, mengatakan pihaknya sudah memasukkan pengaduan ke ruangan persidangan.

Baca Juga:  Inilah Juara Festival Government 1 Dekade HIMILP STISIP Sinjai 2019

“Saya harap pengaduan kami bisa secepatnya diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Sinjai, karena ini, sudah jelas bahwa kami menduga Abd. Haris Umar telah menggunakan Mobil Dinas Sekertaris Dewan untuk melakukan kampanye salah satu calon pada Pilkada di Kab. Sinjai” tegasnya.

Ahmad menambahkan, bahwa beliau terindikasi melanggar pasal 69 huruf H UU No. 10 tahun 2016 dengan memobilisasi penggunaan fasilitas negara yakni mobil Dinas Sekretariat Dewan untuk berkampanye.

Sementara ketua BK DPRD Sinjai, yang dikonfirmasi melalui via telepon membenarkan adanya laporan ketua DPRD Sinjai.

“Betul, surat laporannya baru saya terima, namun saya belum bisa berkomentar karena saya mau rapat dulu,” jelas Musawwir.

D-ZAR/ZHENAL