Belanja Publik Rendah, Pemda Sinjai Setengah Hati Alokasikan Anggaran

Ahmad Tang

SINJAI, Suara Jelata—Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai menyoroti komposisi alokasi anggaran yang masih berpihak kepada belanja aparatur dibanding kepentingan publik.

Komposisi tersebut terlihat pada struktur anggaran khususnya pada belanja modal dalam lima tahun terakhir.

Ahmad Tang, Direktur KOPEL Sinjai memaparkan, alokasi anggaran untuk belanja publik yang dialokasikan Pemda Sinjai dalam 5 tahun terkahir ini cenderung fluktuatif.

Pada tahun 2014 belanja langsung sebesar Rp. 321 milyar lebih, namun pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 516 milyar lebih dan pada tahun 2016 diproyeksi meningkat menjadi Rp. 534 milyar lebih kemudian turun di 2017 menjadi Rp. 480 milyar hingga di tahun 2018 naik menjadi Rp. 535 milyar.

Sementara Trend Peningkatan belanja langsung dari tahun 2014 ke tahun 2018 tidak diikuti dengan meningkatnya belanja modal yang diperuntukkan untuk kepentingan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi jelas pada Gambar di bawah ini.

Baca Juga:  Menarik, di Bone Selatan Ada Turnamen Free Fire Diadakan

Dimana persentase belanja modal ditahun 2014 sebanyak 14% kemudian di tahun 2015- 2016 naik mencapai 51% dan 56%, kemudian turun di tahun 2017 menjadi 46% dan di tahun 2018 45%.

Persentase Pada kelompok belanja langsung realisasi yang rendah justru pada jenis belanja modal,Indikasinya nampak pada belanja modal yang rendah ditahun 2018 hanya mencapai Rp 242,8 Milyar lebih atu 21% jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa yang mencapi Rp 247,1 Milyar atau 21% ini masih Proyeksi Anggaran APBD Pokok ditahun 2018.

“Ini menunjukan bahwa keberpihakan Anggaran belum sepenuhnya kepada Masyarakat, rendahnya belanja modal tersebut tentu sangat disayangkan ditengah-tengah mendesaknya pemerataan pembangunan infrastruktur di pedesaan dan layanan dasar publik di Masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi peningkatan pelayanan publik dasar.”Katanya.

Baca Juga:  Ormas Islam se-DKI Jakarta Dukung Gubernur Anies Jual Saham Bir

Sementara pada anggaran APBD Perubahan Tahun 2018 dari kelompok belanja langsung ada beberapa komponeng didalamnya yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Kemudian di draft KUA/PPAS tidak dicantumkan anggaran secara terperinci pada pos anggaran di Belanja Langsung dan sifatnya glondongan sehingga publik tidak bisa melihat berapa besar anggaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang dan jasa sehingga terkesan tidak transparan.

“Kami menyarankan agar Pemda memprioritaskan belanja publik khususnya alokasi anggaran untuk belanja modal,”Terangnya.

Melakukan efisiensi anggaran dengan meminimalkan belanja yang tidak produktif seperti belanja makan minum, perjalanan dinas, ATK dan belanja barang jasa lainnya.

Hal ini agar DPRD Sinjai melakukan koreksi terhadap usulan-usulan program/kegiatan OPD yang tidak menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati.

D-ZHAR