Terkait BPJS, KOPEL Sinjai Nilai Pemda Tidak Perhatikan Asas Transparansi

Koordinator KOPEL Sinjai, Ahmad tang

SINJAI, Suara jelata— Komite Pamantau Legislatif (KOPEL) Sinjai kembali mempertanyakan rekomendasi dari hasil diskusi publik pada, 27 Agustus 2018 lalu di kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jum’at, (5/10/2018).

Adapun diskusi publik yang telah digelar tersebut, menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya, perbaikan data kepesertaan BPJS yang sampai hari ini belum jelas apa hasilnya.

Menurut Ahmad Tang, selaku Koordinator KOPEL Sinjai bahwa, dimana transparansi data kepesertaan penganggaran pembayaran utang BPJS pada APBD perubahan 2018, serta transparansi klaim premi BPJS yang jumlahnya mencapai Rp 13 Milliar Lebih yang akan dibayarkan dalam APBD Perubahan 2018.

“Sampai Pemda membuat MOU dengan BPK untuk dilakukan Audit, entah apanya yang mau diaudit oleh BPK,” kata Koordinator Kopel Sinjai.

Sebelumnya, verifikasi data kepesertaan itu sudah dilakukan oleh dinas Sosial dengan mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah namun hasilnya masih amburadul.

“Kami meminta kepada pihak terkait dalam hal ini dinas sosial dengan terbuka menjelaskan kepada publik hasil dari data kepesertaan BPJS tersebut,” tegas Ahmad Tang

lebih lanjut, dia meminta kepada Bupati Sinjai agar permasalahan ini harus diseriusi, karena konsekuensinya adalah anggaran yang akan disalurkan itu sangat besar dan dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

Menurutnya, alangkah tidak bijak jika program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan telah ditetapkan dalam APBD 2018, harus diamputasi hanya untuk membayar utang yang tidak jelas legalitas dan validasi datanya.

“Pemda harus berhati-hati mengalokasikan pembayaran klaim BPJS sebelum data kepesertaan jelas, faktualkebenaran data dan legalitas kepesertaan BPJS,” kuncinya.

Burhan/Aisyah