Kopel Minta Penegak Hukum Selidiki Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Sinjai

Ahmad Tang

SINJAI, Suara Jelata— Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai mengangap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, tidak patuh terhadap aturan perundang-undangan, pasalnya penetapan APBD perubahan dinilai terlambat. Sabtu, (13/10/18).

Koordinator KOPEL Sinjai mengatakan, penetapan APBD Perubahan paling lambat akhir bulan Agustus hingga September sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2017.

Menurutnya juga, kebiasaan melakukan perjalanan dinas keluar daerah bagi anggota DPRD Sinjai seakan dijadikan tradisi bagi anggota dewan.

Bahwa dalam memutus kebijakan tidak sah jika tidak melakukan perjalanan dinas.

“Perilaku dewan ini secara prinsip sebetulnya perilaku koruptif karena praktek-praktek koruptif sangat potensial terjadi, sehingga perlu aparat hukum menyelidiki anggaran perjalanan dinas anggota dewan” tegas Ahmad Tang.

Ia melanjutkan, bahwa DPRD Sinjai tidak betul-betul memikirkan kepentingan rakyat dimana hal yang menyangkut kepentingan orang banyak terabaikan.

KOPEL juga menganggap bahwa perjalanan dinas keluar daerah bagi dewan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong Kebijakan yang pro rakyat.

Olehnya itu, KOPEL mendorong masyarakat pada Pileg 2019 tidak lagi memilih anggota dewan incumbent yang rajin studi banding.

KOPEL juga mendesak agar akuntabilitas dan transparansi anggaran perjalanan dinas bagi anggota dewan agar publik tahu apa yang dilakukan dalam perjalanan dinasnya.

Burhan