Komisi II DPR RI dan Kemendagri Rapat Evaluasi, Andi Mariattang Pertanyakan Progress e-KTP

Rapat evaluasi progress e-KTP

JAKARTA, Suara Jelata— Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selasa, (16/10/2018).

Dalam Rapat yang membahas mengenai evaluasi Progress e-KTP, anggota DPR RI, Andi Mariattang mempertanyakan beberapa hal terkait hal tersebut.

Andi Mariattang yang berasal dari Dapil Sulsel II mengaku telah melakukan pengecekan ke lapangan saat kunjungan Dapil baru-baru ini.

Hasilnya, di daerah tertentu, khusunya daerah pinggiran, masih banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Saya adalah anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan, temuan yang saya jumpai berdasarkan fakta di Sulsel, masalah e-KTP masih banyak daerah yang belum melakukan perekaman, terutama daerah-daerah yang sulit terjangkau,” Bebernya.

Baca Juga:  KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Sebagai Pemenang Pilpres 2019

Keterbatasan alat perekam dan minimnya tinta menjadi kendala utama yang dihadapi daerah yang sulit terjangkau.

“Kendalanya karena terbatas alat perekam, juga selalu kehabisan tinta, entah ini terkait anggaran atau seperti apa,” Tambahnya.

Sementara terkait DPT, pihaknya menuturkan KPU menjumpai masalah terkait kesediaan Capil saat dimintai hasil perekaman e-KTP.

“Ketika KPU meminta hasil perekaman e-KTP kepada Capil, ada yang langsung serahkan namun ada juga yang tidak dengan alasan belum disinkronkan dengan server dari Kemendagri,” Jelasnya.

Di forum yang sama, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengakui KPU masih mengalami kendala dari segi pendataan pemilih dan sarana prasarana untuk KPU sendiri.

Baca Juga:  KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Sebagai Pemenang Pilpres 2019

“Benar, masih ada kendala, kantor KPUD Kabupaten/Kota ada yang ngontrak, ada juga pinjam milik Pemda. Soal pendataan pemilih Sulteng yang lagi ngungsi di Makassar, kendalanya karena disana masih darurat bencana,” Terangnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan anggaran tinta masuk Dana Alokasi Khusus.

“Soal tinta masuk Dana Alokasi Khusus, jadi dianggarkan daerah. Jika dananya habis, bisa pinjam ke pusat dan harus bayar kembali,” Kuncinya.

Aisyah