Pemilu di Tingkat Lokal

Akbar G
  • Whatsapp
Akbar G

OPINI, Suara Jelata— Kehidupan berdemokrasi mengharuskan adanya Pemilu berkala atau reguler, murni, kekuasaan bisa dan harus berpindah tangan melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan.

Sebanyak 69 Desa di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan akan melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa. Pemilihan calon Kepala Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pemilu tingkat lokal merupakan elemen kunci dari sebuah pemerintah demokratis yang paling dekat dengan rakyat (Timothy D. Sisk).

Baca Juga

Lebih lanjut, Timothy D. Sick dalam bukunya yang berjudul “Demokrasi di Tingkat Lokal” menyebutkan bahwa Pemilu lokal memiliki beberapa keunggulan tertentu jika dibandingkan dengan pemilu nasional.

Pertama, menjadi barometer tren politik nasional. Pemilu lokal memiliki arti penting karena peranannya bagi kehidupan demokrasi nasional yang lebih luas. Beberapa pemilu lokal terkini di Jepang, Cina, Jerman, Nigeria, dan Inggris menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu dapat dijadikan tolak ukur gejala politik nasional.

Kedua, proses demokratisasi. Pemilu lokal dapat dijadikan batu pijakan menuju proses demokratisasi nasional yang menyeluruh, seperti yang terjadi pada Pemilu lokal di Nigeria, tahun 1998.

Ketiga, melibatkan kaum minoritas. Pemilu lokal bisa sangat besar manfaatnya karena memberikan ruang bagi kaum minoritas di tingkat nasional dalam kehidupan politik di arena lokal.

Tabbinjai misalnya, akan melaksanakan Pemilu pada 27 Oktober 2018 untuk menentukan siapa yang akan menjadi anrong tau (orang nomor satu) di Desa tersebut dalam kurun waktu 6 tahun kedepan.

Mengapa lagi-lagi Tabbinjai yang penulis bahas, mungkin para pembaca akan bosan dan jenuh mendengar nama “Tabbinjai”. Ada alasan dibalik semua itu.

Pertama, Pilkades tahun ini layaknya Pilpres yang diikuti oleh 2 orang kandidat, desa Tabbinjai pun menempatkan 2 calon yang merupakan putra terbaik Desa.

Tidak berlebihan mungkin jikalau penulis berkata bahwa ada aroma-aroma Pilkades berasa pilpres. Ada beberapa kesamaan antara pilpres dan pilkades, diantaranya:
1. Presiden dan Kepala Desa yang sementara menjabat, kembali sama-sama mendaftarkan dirinya untuk periode ke-2
2. Nomor urut incumbent sama-sama nomor urut 1.

Dua Cakades tersebut adalah Zubair Kepala Desa periode 2013-2019, dan Drs. Tahir Lelo yang notabene merupakan mantan kepala desa sebanyak 2 periode yakni 2001-2013.

Kedua, Desa Tabbinjai terletak di ujung Kabupaten Gowa yang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi kontestasi politik yang akan berlangsung.

Ketiga, jika berkaca pada pemilihan Cakades pada tahun 2001-2013, konflik terjadi. Bukti nyatanya adalah salah satu Cakades kalah, maka secara sepihak melakukan pengklaiman terhadap aset desa.

Keempat berdasarkan informasi dari salah satu Cakades, bahwa tim survey pemerintah daerah Kabupaten Gowa, tim pemenangan para Caleg tingkat Kabupaten, Provinsi hingga pusat pun ikut memperhatikan proses demokrasi yang akan berlangsung.

Alasannya amatlah sangat sederhana, karena Tabbinjai merupakan lumbung suara dan menjadi rebutan para Calon Bupati dan Caleg yang akan bertarung di Pemilu nanti.

Kelima, setiap diadakan perhelatan Pilkades, terjadi perputaran uang hingga ratusan juta.
Tentu saja ini mencederai makna demokrasi itu sendiri.

Dan keenam adalah sikap fanatik masyarakat yang berlebihan terhadap para setiap kandidat calon. Oleh karena itu, Pemilu di tingkat lokal Desa Tabbinjai patut menjadi perhatian utama.

Persoalan siapa yang jadi pemimpin adalah urusan belakangan. Yang penting, bagaimana menyikapi “Desa beradat dan beradab” ini menjadi sebuah desa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Visi, misi para calon Cakades semoga tidak hanyalah sebatas angan-angan atau mungkin ilusi dalam fatamorgana, semuanya begitu sempurna dan indah dalam teks, namun tidak ada praktek.

Masyarakatlah yang melihat dan menilai siapa Cakades yang layak jual. Dalam artian dia yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan bijaksana agar terwujudnya desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Catur Sakti Desa.

Yang lebih penting adalah dia yang kompeten untuk melaksanakan tradisi berdesa dan menjalankan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan bijak.

Tradisi berdesa yang dimaksud oleh Sutoro Eko disini adalah tradisi yang bukan hanya sekedar mengandung tradisi bernegara secara korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) atau bermasyarakat secara parokhial (hidup bersama atau tolong menolong berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lainnya), tapi tradisi yang mengandung unsur bermasyarakat dan bernegara di ranah desa.

Biro Wikantosa yang merupakan pejabat di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementrian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa, UU Desa memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan.

UU Desa ini jangan hanya menjadi ‘Keris Perhiasan” tetapi harus menjadi “keris pusaka” atau senjata bagi rakyat desa untuk melakukan perubahan.

Tabbinjai adalah negeri yang kaya raya. Sumber daya alamnya sangat melimpah. Memiliki luas 2.434 Ha yang memiliki tanah yang subur.

Bagi para Cakades, tidak perlulah mengandalkan sederet gelar dan pengalaman kerja, sebaiknya belajar tentang ilmu kerakyatan dan baca bukunya Sutoro Eko, “Desa Membangun Indonesia” agar paham akan makna desa yang sejatinya.

Penulis : Akbar G, Pemuda Tabbinjai Berkarya

Loading...
loading...
  • Whatsapp

Berita Lainnya