Korupsi Perilaku Yang Keji

Akbar G, SAPPMA PP Sinjai

OPINI, Suara Jelata— Korupsi. Kata ini lagi, kata yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari.

Mungkin tidak berlebihan jikalau dikatakan bahwa korupsi sudah jadi roof of all evil (Akar dari segala kejahatan) suatu negeri.

Korupsi sudah menjadi kejahatan struktural, yaitu kekerasan sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan terpola yang menghambat banyak orang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Lebih sederhananya, korupsi sudah termasuk kategori Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan akibat dari perilaku korupsi ini dapat menyebabkan terganggunya perekenomian nasional, yang bisa menyengsarakan hidup masyarakat banyak.

Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh B. Sesboue “Telah begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan, yaitu faktor-faktor negatif yang terpatri dalam institusi-institusi masyarakat yang bekerja melawan kesejahteraan bersama”.

Bahkan karena tersistematis, L. Ayissi mengatakan bahwa “Korupsi itu sudah seperti mafia. Munculnya organisasi model mafia menunjukkan gejala krisis institusional di mana ketidakadilan lebih dominan dari pada keadilan, korupsi merajalela sampai mengaburkan batas antara yang boleh dan dilarang, yang legal dan ilegal, pelanggaran dan norma”.

Jadi korupsi telah menjadi kejahatan yang sangat mengakar dan habitus buruk bangsa.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kalau katanya Pak Probowo (Ketua Umum Gerindra) dalam acara The World ini 2019 Gala Dinner di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa, (27/11/2018) “Korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4”.

Kalau dari sudut pandang penulis sendiri, korupsi sekarang merebak bak bunga di negeri Indonesia tercinta ini.

Korupsi sudah mendarah daging di kalangan penyelenggara negara. Hal ini dapat kita lihat dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum sampai ke akhir tahun 2018 saja sudah ada 25 OTT, dimana 17 orang yang ditangkap adalah kepala daerah.

Angka ini bisa bertambah dari pengembangan kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang yang masuk ke struktur kekuasaan cenderung korupsi.

Banyak orang memuji kinerja KPK dalam menangani korupsi. KPK sudah membuktikan bahwa mereka bukan sekedar umbar kata, tapi kerja nyata atau tidak hanya sekedar retorika kodong.

Tapi yang pasti, sungguh memilukan bukan dengan apa menimpa negeri ini, para kepala daerah tersebut tidak lagi menjunjung tinggi prinsip “siri” (rasa malu).

Pak Presiden Jokowi sendiri merasa sedih karena hampir setiap hari ia mendengar pemberitaan mengenai kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi.

“Jangan dipikir saya senang, tengah malam tahu-tahu dapat berita, pagi dapat berita (kepala daerah ditangkap KPK karena korupsi),” Ujar Jokowi.

Para pelaku korupsi dapat dikategorikan, dikelompokkan kedalam orang-orang yang tidak mengamalkan Pancasila.

Pancasila yang merupakan dasar negara yang didalamnya terdapat berbagai nilai-nilai kehidupan seperti nilai kesusilaan, kesopanan, hukum, budaya, budi pekerti dan masih banyak lagi tidak diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Korupsi jelas berbenturan dengan nilai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Korupsi adalah dosa.

Saya teringat dengan apa yang diucapkan oleh Sujiwo Tedjo, seorang wartawan, budayawan, pelukis dan penulis bahwa “Korupsi lebih atau setidaknya sama saja dengan membakar kitab suci, yaitu menghina esensi kitab suci. Tak ada ajaran maupun agama yang tak mengharamkan korupsi”.

Dalam kitab suci Al-Qur’an Surah Al-Anfal 27 dikatakan “Hai orang-orang beriman janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Maksud dari ayat ini adalah orang yang berkhianat mengambil harta yang bukan miliknya padahal jelas ia mengetahui bisa diartikan sebagai korupsi.

Korupsi juga bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Korupsi menjadi perbuatan keji, kejam, tidak beradab dan biadab. Korupsi bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia, karena korupsi hanya demi persatuan keluarga (Extenced Family), teman dekat, sahabat bahkan istri muda.

Korupsi juga berlawanan arah dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebab semuanya terjadi diatas transaksi dan menyalahi hasil musyawarah yang disepakati.

Akhirnya korupsi juga bertentangan dengan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas terpampang karena jauh dari rasa keadilan dan merampas nyawa kehidupan orang lain.

Para pelaku korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh para kaum Adam, tapi kaum Hawa pun ambil bagian dalam praktik kotor ini.

Seakan-akan kaum Adam dan Hawa rebutan tiket ke neraka.

Sebut saja Neneng Hassanah Yasin (Bupati Bekasi), Sri Hartini (Bupati Klaten), Imas Aryumningsih (Bupati Subang), Rita Widyasari (Bupati Kertanegara), Atty Suharti (Walikota Cimahi), Siti Masitha (Walikota Tegal), Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten), Vonnie Anneke Panambunan (Bupati Minahasa Utara) dan masih banyak lainnya.

Mereka yang seharusnya dan semestinya menjadi harapan masyarakat untuk membawa semangat perubahan kearah yang lebih baik, menuju pulau harapan.

Akan tetapi, justru mereka sendiri yang menjadi penyakit bangsa ini, rajanya maling sehingga merusak kejayaan Indonesia, kedamaian ibu Pertiwi seperti lirik lagu Bona yang berjudul “Kartini menangis”.

Bukan seperti ini cita-cita Kartini…
Perempuan berani korupsi menghancurkan citra diri…
Seharusnya ini tidak boleh terjadi…
Cukup sampai disini kau hancurkan negeri ini…

Oleh karena itu, mari kita aktualisasikan Pancasila dengan nilai budi pekertinya ke kehidupan sehari-hari.

Sebab, kekeliruan dunia pendidikan kita hari ini menganggap mata pelajaran sains lebih penting dan meminggirkan pelajaran budi pekerti.

Akibatnya, banyak anak yang cerdas terjerumus kedalam narkoba, seks bebas, dan korupsi.

Bukan hanya melalui pendidikan, tapi tindakan hukum yang tegas dan public policy diperlukan sehingga korupsi yang merupakan hal yang selalu menghantui dan telah “Menggurita” di negeri frustasi (baca Indonesia) bisa sedikit berkurang.

Kita tak perlu berharap korupsi segera hilang. Berkurang sedikit saja sudah merupakan kemajuan yang sangat hebat.

Selamat Hari Anti Korupsi Internasional

Penulis: Akbar G, SAPPMA PP Sinjai