Pemda Dinilai Tidak Transparan Kelola APBD, Ini Kata KOPEL Sinjai

Ahmad Tang, Koordinator Kopel Sinjai
  • Whatsapp
Ahmad Tang, Direktur Kopel Sinjai

SINJAI, Suara Jelata— Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai meminta pada masyarakat untuk mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rabu, (12/12/2018).

Menurut Direktur Kopel Sinjai, Ahmad Tang, bahwa pada R-APBD tahun 2019 yang sudah diserahkan melalui rapat paripurna pada tanggal, 27 November 2018 dengan total anggaran sebesar Rp. 1,12 triliun.

Baca Juga

Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 90,4 miliar, dana perimbangan Rp. 882,25 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 149 milyar.

Kemudian total belanja daerah Rp. 1,34 triliun yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 639,03 milyar, juga Belanja Langsung (BL) sebanyak Rp. 709, 47 miliar.

Di pembiayaan dan penerimaan mencapai Rp. 288 milyar yang terdiri dari pinjaman Rp. 200 milyar.

“Ini harus diawasi secara ketat oleh masyarakat agar tepat sasaran, taat aturan, dan tidak boros,” Kata Ahmad Tang.

Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi akan mencegah praktek-praktek korupsi, terutama pada belanja infrastruktur yang cukup fantastis anggarannya.

“Belanja infrastruktur yang menjadi polemik karena Pemda meminjam 200 milyar, tentu menyisakan pertanyaan di masyarakat karena pinjaman ini dinilai tidak transparan,” Jelasnya.

Kopel Sinjai menilai bahwa pinjaman tersebut tidak jelas objek dan dimana-dimana saja lokasinya.

Dasar peminjaman ini juga tidak transparan datanya, berapa kilometer lagi sebenarnya jalanan yang butuh perbaikan di Kabupaten Sinjai.

“Ini harus dijelaskan secara transparan oleh Pemda sesuai dengan visi – misi pemerintah daerah dibawah kepemimpinan A. Seto Gadista Asapa dan Hj. A. Kartini Ottong dalam soal pengelolaan keuangan daerah harus transpran, akuntabel dan partisipatif,” Kuncinya.

Mg Alam/Aisyah

Loading...
loading...
  • Whatsapp

Berita Lainnya