MAKASSAR, Suara Jelata—Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan menggelar aksi dan menyatakan sikap, ‘Hentikan dan lawan tindakan fasis dan rasis terhadap rakyat Papua’. Kamis, (22/8/2019).
Aksi mereka berdasar dari tindakan fasis dan rasis pemerintah Joko Widodo yang berkali-kali terjadi sehingga menambah penderitaan panjang rakyat Papua.
Tercatat peristiwa tindakan tak pro Papua tersebut, yakni di asrama mahasiswa Papua di Jogjakarta di 2016, asrama mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2018, kekerasan militer fasis yang berlangsung di Paniai dam Mimika pada 2014, dan saat ini juga sedang berlangsung di Ndunga, Papua.
Sementara peristiwa terbaru yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI, bersama organisasi para militer menyerang Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 dan 17 Agustus 2019.
Sedangkan di Kota Makassar sendiri pada, 19 Agustus baru ini mahasiswa Papua hendak melakukan aksi solidaritas di monumen Mandala ditunda, setelah itu terjadi insiden penyerangan di asrama mahasiswa Papua di jalan Lanto Dg. Pasewang oleh sekelompok oknum reaksioner.
Tak hanya itu, di Malang Mahasiswa Papua juga dibungkam dengan kekerasan saat menyampaikan pendapatnya atas “New York Agreement 1962” yang melanggar hak-hak rakyat Papua.
Bahkan aksi rakyat Papua juga mendapatkan ancaman dari Wakil Walikota Malang yang mengancam akan memulangkan mahasiswa ke Papua karena dituduh sebagai sumber kerusuhan.
Atas dasar itu, Kordinator Aksi Front Perjuangan Rakyat, Al Iqbal mengatakan, bahwa rangkaian peristiwa ini merupakan ekspresi sejati negara Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.
“Jokowi telah membiarkan politik fasis dan rasis terus berlangsung menindas rakyat Papua. Ini adalah pelanggaran HAM,” katanya.
“Mendasarkan pada kenyataan tersebut, kami organisasi massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rayat (FPR) Sulsel, mengutuk dan mengecam keras tindasan fasis dan rasis yang dilakukan oleh aparat negara di bawah pemerintah Joko Widodo,” tegasnya.
Mereka meminta agar dihentikan sekarang juga segala bentuk tindasan kekerasan terhadap rakyat Papua yang dilakukan aparat sipil dan militer beserta ormas-ormas para-militer.
Tak hanya itu, FPR juga mendesak Polda Sulawesi Selatan untuk megusut tuntas secara tegas dan adil, serta berikan hukuman setimpal para pelaku kekerasan terhadap orang Papua.
“Hentikan operasi militer di Ndunga dan segala bentuk perampasan tanah dan sumber kekayaan alam di tanah Papua!
Berikan dan jamin kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagai hak demokratis universal rakyat Papua, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri,” kuncinya.
Dalam aksi tersebut tergabung FMN Makassar, Pembaru Sulsel, Seruni Makassar, FPM Sulsel, AMP Makassar, HIMA AP FIP UNM, HMPS, Pendidikan Antropologi FIS UNM, BEM FBS UNM, BEM FE UNM, LBH Makassar.
