PAPUA, Suara Jelata—Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyatakan sikap menolak sepenuhnya rasisme kolonial, kapitalisme, dan imprealisme. Senin, (26/8/2019).
Ketua Umum Komite Pusat
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jhon Gobai dalam pernyataannya mengatakan, bahwa penyebutan ‘Monyet Papua’ merupakan penyakit yang lahir dari rahim kolonial dan disebarkan oleh kaki tangannya guna memecah perjuangan Rakyat.
“Kita, rakyat Papua merupakan korban langsung dari aksi pencurian, perampasan, dan eksploitasi kekayaan alam bumi Papua,” ujarnya.
Sementara kekayaan alam Papua dirampas, warga hanya dapat limbah pabrik, sampah investasi modal asing, dan perkebunan-perkebunan kelapa sawit milik Imperialisme.
“Kita hanya menjadi korban kejahatan kolonialisme Indonesia, kita dibiarkan menerima pengusiran dari tanah leluhur kita, pembunuhan, pemerkosaan, genosida, dihina sebagai bangsa yang tidak beradab, diskriminasi dan rasisme,” tutur Jhon Gobai.
Pimpinan Umum AMP ini mengungkapkan, bahwa rasisme itu bermula sejak penggabungan paksa Papua ke dalam wilayah NKRI sejak 1962 pasca Imperialisme Amerika Serikat berusaha merampas kekayaan alam dan politik oleh Kolonial Indonesia di Papua dalam Perjanjian New York.
“Kita mesti menarik garis yang jelas bahwa sebutan ‘Orang Papua Monyet’, keluar dari mulut segelintir kelompok Ormas reaksioner, penyambung lidah kolonial,” katanya.
Jhon Gobai menilai, bahwa kolonial Indonesia sedang berusaha merendahkan perjuangan suci rakyat Papua untuk kebebasan dan kemerdekaan ke dalam perang rasial dan konflik horizontal.
“Maka peristiwa pengepungan, penangkapan, serta penyebutan ‘Monyet Papua’ di Surabaya beberapa waktu lalu. Kami menghimbau agar tidak terprovokasi dengan propaganda yang memicu saling serang antar kelompok etnis atau beragama di Papua,” tegasnya.
Jhon menghimbau, rakyat Papua adalah bangsa yang besar, bangsa yang meletakan nasionalisme di atas landasan kemanusiaan yang memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan bagi seluruh umat manusia.
Sementara itu, perkembangan terkini Pemerintah Kolonial baik di Jakarta maupun Papua sedang berusaha menggiring perjuangan Rakyat ke arah kepentingannya masing-masing, terutama persoalan keberlangsungan Otonomi Khusus.
“Puluhan Rakyat Papua yang yang menolak rasisme dihadang dan dihadapkan dengan hukum, sementara pelaku rasis dibiarkan berkeliaran bebas tanpa melalui proses hukum,” bebernya.
Jhon Gobau melihat, bahwa peristiwa rasial di Surbaya tentu menjadi panggung kaum elit birokrasi untuk saling memaafkan tanpa memahami akar sejarahnya, yakni persoalan penjajahan terhadap suatu bangsa.
Berdasarkan hal tersebut, Aliansi Mahasiswa Papua dan Rakyat Papua menyatakan sikap:
1. Pengepungan di Surabaya, pembungkaman ruang demokrasi di Malang dan Semarang, merupakan bagian dari kelanjutan Penjajahan di Papua. Maka, kami menyatakan: Lawan Militerisme — dalang rasisme, Hapuskan Kolonialisme, dan Hancurkan Imperialisme.
2. Revolusi Nasional harus dipimpin oleh gerakan rakyat.
3. Seluruh komponen gerakan yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan segera mengevaluasi diri dan mendorong terbentuknya persatuan nasional yang lebih luas, demokratis, partisipatif di dalam negeri West Papua untuk memimpin Perjuangan Pembebasan Rakyat.
4. Menolak seluruh tanggapan kolonial, termasuk seruan Mahasiswa Papua di luar Papua pulang oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), Pemerintah Kolonial Provinsi Papua, serta menolak seruan “Papua pulang maka orang Indonesia pulang dari Papua”.
5. Menolak rencana kedatangan tim Pemerintah Kolonial Provinsi Papua ke Jawa dan Bali (tidak hanya di Malang dan Surabaya) sebelum semua elit politik dan pejabat orang Papua melepaskan Garuda dan menuntut Referendum di tanah Papua.
6. Mahasiswa Papua akan pulang ke tanah air, jika keputusan referendum diberlakukan di West Papua.
7. Rakyat dan Mahasiswa Papua di luar Papua siap kepung Jakarta untuk meminta Jokowi memulangkan kami dengan syarat Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri melalui mekanisme referendum.
8. Persoalan Papua bukan persoalan rumah tangga Indonesia, persoalan Papua merupakan persoalan penjajahan terhadap suatu bangsa yang telah merdeka. Maka kami menuntut agar adanya intervensi dari Dunia Internasional.
9. Buka akses wartawan dan jurnalis asing meliput di Papua.
