PMII Cabang Bone Nilai Polres Lemah Tangani Kasus

  • Whatsapp
PMII Bone saat berunjuk rasa di Polres Bone

BONE, Suara Jelata— Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone unjuk rasa di Polres Bone, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang menuntut kinerja Polres Bone yang dianggap lemah dalam menegakkan hukum. Kamis, (29/08/2019).

Ketua PMII Cabang Bone, Sudri mengatakan, pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah menganggarkan bantuan operasional (BOP) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 27 Miliyar yang diperuntukan kepada Kepala TK.

Baca Juga

Namun karena adanya perbuatan sepihak dilakukan oleh oknum pegawai PAUD dan Dikmas (dulu PLS), yang melakukan kecurangan, seperti permainan harga, penyalahgunaan jabatan, yang dimana seharusnya pihak sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut sesuai peruntukan Pendidikan Usia Dini (PAUD),

“Namun yang terjadi tidak demikian, bahkan berdasarkan informasi yang kami peroleh, Kepala Bidang PAUD dalam hal ini turut andil mengelola anggaran tersebut, bahkan disinyalir melakukan penekanan terhadap Kepala PAUD,” tuturnya.

Sementara itu Kata Sudri, dalam proses pengusutan, Kepolisian tidak memunculkan nama Kepala Bidang PAUD terlibat dalam kasus tersebut.

Meskipun tidak ada bukti turut menikmati anggaran tersebut, namun secara administrasi dan SOP ia terbukti melalaikan jabatannya, dan terbukti melanggar Undang-undang dimana penyelenggara negara dapat dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan dilakukannya korupsi pada instansi yang dipimpinnya.

Hingga ia dapat dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Yang pada poinnya menerangkan seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, maka bersama dengan ini kami menegaskan lemahnya penegakan hukum di Bone,” tegasnya.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun salah seorang terperiksa mengaku ditekan sehingga tidak membongkar fakta-fakta keterlibatan istri wakil bupati.

“Bahkan dalam pemeriksaan polisi tidak pernah mempertanyakan keterlibatan Kepala Bidang PAUD dalam kasus tersebut, padahal terbukti ia bertanggung jawab dalam kasus ini,” Ungkapnya.

Masih kata Sudri, sebelumnya pihak kepolisian “berjanji” akan menetapkan tersangka bulan Juli 2019 lalu, namun hingga memasuki akhir bulan Agustus 2019, polisi belum juga menetapkan tersangka,

Dengan dalih belum ada hasil perhitungan dari BPKP padahal sebelumnya diketahui, Kepolisian Polres Bone dalam press release di Mapolres Bone tertanggal 25/06/2019, resmi merilis dari hasil audit dengan kerugian negara hingga mencapai 4,9 miliar.

“Namun belakangan ini kembali dikatakan menunggu hasil audit oleh BPKP, hal jelas mencerminkan ketidak profesionalan Polres Bone dalam menangani kasus maka dengan ini kami mencurigai adanya permaianan kongkalokong didalam penganan kasus ini,” katanya.

Lebih jauh, Sudri menjelaskan, dugaan korupsi PAUD ini sudah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Oleh karena itu, mereka menilai pihak kepolisian dalam ini Reskrim Polres bone dikatakan tidak becus dalam menangani kasus, penilain ini muncul bukan hanya karena kasus PAUD ini namun juga karena diketahui banyaknya kasus Mandek berproses tanpa kejelasan.

Seperti tambang ilegal yang masih beroprasi, kasus dana desa, dokter gadungan, pabrik rumput laut di Cenrana senilai Rp 16,2 Miliyar yang ditangani sejak April 2018 namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

“Maka itu, kami dengan ini kami dari PMII mengutuk keras Pelaku Korupsi, dan kembalikan uang negara,” cetus Sudri.

Mereka meminta agar Kepala Bidang PAUD dan Dikmas dalam hal ini istri wakil Bupati untuk diadili, mencopot Kasat Reskrim yang tidak becus dalam menangani kasus, evaluasi personil penyidik Polres Bone, dan menuntaskan kasus-kasus mandek secepatnya.

“Apabila tidak dilaksanakan, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran menuntut bapak Kapolres Bone mundur dari jabatan,” kuncinya.

Diketahui, titik aksi PMII Bone di Tugu Jam, Polres Bone, dan Kejaksaan Negeri Watampone.

Irfan

Loading...
loading...
  • Whatsapp

Berita Lainnya