SINJAI, Suara Jelata—Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai mempertanyakan minimnya data sosial makro ekonomi dalam LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 dibawah Pemerintahan Andi Seto-Kartini Ottong.
Data yang dimaksud yakni data Penduduk miskin, IPM, Tingkat Pengangguran terbuka, Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Nilai tukar petani, dan PDRB Perkapita.
Menurut Zulkaranain selaku Ketua Devisi Advokasi KOPEL Sinjai menyatakan bahwa data tersebut sebetulnya sangat penting bagi Pansus LKPJ DPRD Sinjai dan Masyarakat.
Terutama dalam menilai konsistensi Kepala Daerah Andi Seto-Kartini dalam pencapaian Visi Misinya pada tahun kedua. Juga sebagai data sosial makro ekonomi yang sangat urgen bagi publik.
“Miskinnya data sosial ekonomi makro dalam LKPJ mengindikasikan minimnya kepedulian Kepala Daerah untuk menjadikan data sebagai rujukan dalam membuat kebijakan. Untuk itu merekomendasikan kepada pansus LKPJ agar mengoreksi LKPJ Kepala Daerah,” kata Zulkarnain.
Selain data sosial makro ekonomi, KOPEL juga mengkritisi rendahnya kinerja keuangan Daerah tahun 2019, yang pada komponen belanja daerah tahun 2019 sangat rendah pencapaiannya, dari target Rp. 1,270 milyar lebih yang ditargetkan hanya terealisasi Rp. 1,124 milyar lebih atau hanya 88,47%. terdapat selisih sekitar Rp. 146,5 milyar.
“Pada belanja tidak Langsung ditargetkan Rp. 653 milyar hanya terealisasi Rp. 305 milyar atau 95,3%. Terdapat jenis belanja pada komponen ini yang sangat jauh dari target di antaranya Belanja Pegawai yang ditargetkan Rp. 477 milyar hanya terealisasi Rp. 451 milyar atau 94,50%. Belanja Bunga ditargetkan Rp. 2,5 milyar dan hanya terealisasi Rp. 2,1 milyar atau 84,45 %, Sedangkan Belanja Tidak terduga ditargetkan Rp. 3 milyar dan hanya terealisasi Rp. 590 juta atau 19,67%,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dari kalkulasi pada belanja langsung pada tahun 2019 ditargetkan Rp. 635 milyar namun hanya terealisasi Rp. 518 milyar atau 81,57% atau terdapat selisih sebanyak Rp. 117 milyar lebih.
“Tiga jenis belanja pada komponen ini tidak ada satupun yang mencapai target di antaranya pada belanja pegawai di targetkan Rp. 2,01 milyar hanya terealisasi Rp. 1,8 milyar atau 93,35%. Belanja Barang dan jasa ditargetkan Rp. 363 milyar hanya terealisasi Rp. 343 milyar atau 94,32% dan pada belanja modal ditargetkan Rp. 269 milyar hanya tereaisasi Rp. 173 milyar atau 64,28 milyar,” tambahnya.
Sehingga, dari kalkulasi tersebut KOPEL Sinjai merekomendasikan beberapa poin untuk dilakukan oleh pihak terkait agar tidak merugikan masyarakat dari berbagai sektor karena realisasi anggarannya yang sangat rendah.
Seperti meminta kepada Pansus LKPJ DPRD untuk mendesak Kepala Daerah mengcover data social makro ekonomi pada LKPJ, meminta kepada Kepala Daerah untuk mengevaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh OPD terkait mengenai realisasi belanja daerah sebagaimana pada analisis ini sangat rendah yakni hanya mencapai 88,47%.
Tidak hanya itu, KOPEL juga menginginkan agar merealisasikan belanja tidak terduga pada tahun 2019 yang tidak terealisasi untuk penanganan Covid-19. Serta, merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk mengevaluasi semua OPD yang tidak mencapai target realisasi anggarannya.
Laporan: Tim SJ
