Minta RDP Ulang Soal Mutasi, Suara Indonesia Kecewa Tidak Diundang DPRD Sinjai

  • Whatsapp

Suasana RDP di Kantor DPRD Sinjai, Suara Indonesia Sinjai Kecewa Tidak Mendapat Undangan.

SINJAI, Suara Jelata—Kordinator Kabupaten Suara Indonesia Kabupaten Sinjai merasa kecewa dengan rapat dengar pendapat (RDP) terkait aspirasi yang dia bawa di DPRD Sinjai. Rabu, (29/7/2020).

Berita Lainnya

Korkab Suara Indonesia Sinjai, Arjuna, memuturkan seharusnya dalam RDP yang mengundang Instansi tersebut pihaknya mendapat juga undangan.

Sehingga dapat membeberkan data atau bukti perihal dugaan kesalahan prosedur dalam pelantikan mutasi pejabat yang baru ini dilakukan Pemda Sinjai.

“Kami punya data jika mutasi dan pelantikan Pejabat Eselon III dan IV khususnya AW cacat dan tidak sesuai prosedur, kami membantah pernyataan Ketua Komisi I jika kami tidak punya data, ” bebernya.

Dia meminta DPRD Sinjai untuk kembali melakukan RDP dengan mengundang pihak Suara Indonesia.

“Selain itu masih ada beberapa data yang akan kami sampaikan, bukan hanya persoalan AW, tapi adanya pejabat yang belum satu tahun dilantik kemudian dilantik lagi, ini jg bertentangan dengan PP 11/2017,” terangnya.

Secepatnya kata Arjuna, kembali akan membawa aspirasi terkait persoalan ini dan kemudian mendesak untuk melakukan RDP dengan mengundang dirinya.

” Kami akan bongkar data pelanggaran pelantikan itu, tapi syaratnya undang kami dalam RDP dan berikan hak bicara,” lanjutnya.

Hari ini, DPRD Sinjai bersama dengan instansi terkait telah melakukan RDP terkait adanya polemik dalam pelantikan pejabat di lingkup Pemda Sinjai yang dinilai bermasalah.

Hanya saja, dalam RDP ini ditarik keseimpulan dari hasil dengar pendapat jika pelantikan yamg dilakukan Pemda Sinjai baru-baru ini sudah sesuai presedur.

Sehingga, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Sinjai dengan menghadirkan Sekda Sinjai Akbar, Kepala BKPSDMA Lukman Mannan, Kepala Dinas Pendidikan Andi Jefrianto Asapa, Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, Rabu (29/7/2020) menganggap bahwa pelantikan tersebut sudah sah.

“Kami telah melakukan RDP menindaklanjuti aspirasi Suara Indonesia terkait dugaan kesalahan prosedur, cacat hukum dan administrasi mengenai pelantikan pejabat Eselon III dan IV Lingkup Pemkab Sinjai,” ucap Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Jamaluddin saat ditemui.

Yang dimaksud, Andi Wawan yang dianggap pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi disiplin.

“Setelah mendengarkan penjelasan baik dari Sekda Sinjai, BKPSDM maupun Inspektorat terkait dengan statusnya (Andi Wawan-Read) itu tidak pernah ada sanksi tertulis,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Jamaluddin, pihaknya menilai dan menganggap bahwa hal itu sudah sesuai dengan prosedur, dan tidak ada pelanggaran ditemukan sehingga pelantikan terhadap pejabat tersebut dianggap sah.

Zh

loading...
  • Whatsapp