BONE, Suara Jelata—- Terkait spanduk pemekaran Kabupaten Bone Selatan, yang tersebar di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Andi Rio, menanggapi hal tersebut. Minggu, (16/8/2020).
Legislator DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi turut merespon adanya pemasangan spanduk yang meminta pemekaran dari Warga Bone Selatan yang tersebar di beberapa titik di di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
Andi Rio, mengatakan, pemekaran Bone Selatan, yang menentukan adalah Pemerintah Pusat.
“Pembahasan pemekaran Bone Selatan, bukan lagi di Pemerintahan Kabupaten dan Provinsi, tapi di Pemerintahan Pusat,” kata politisi Golkar ini.
Saat ini, pemekaran Bone Selatan, terkendala pada persoalan Moratorium, yang tidak mengizinkan pemekaran di suatu Daerah.
“Sekarang kendalanya di Moratorium, Pemerintah saat ini melarang adanya pemekaran dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan,” ujarnya.
Andi Rio, juga berharap, semoga pemekaran Bone Selatan, cepat terealisasi.
“Kita perjuangkan terus Bone Selatan, dan sampai saat ini kami sudah membawa ke ranah Pemerintah Pusat,” tandasnya.
Jadi saat ini, yang ditunggu adalah Pemerintah mencabut Moratorium pemekaran Bone Selatan.
“Jadi yang kita tunggu saat ini pemerintah pusat mencabut moratorium DOB agar pemekaran Bone Selatan segera terealisasi,” pungkasnya.
Adapun penundaan pemekaran Bone Selatan lebih pada ditetapkannya MORATORIUM pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tetap berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran Bone Selatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Takwa
