Kontroversi Pembangunan Bumi Perkemahan di Tahura Abd Latief Sinjai

  • Whatsapp

SINJAI, Suara Jelata— Mongabay Indonesia bekerjasama dengan Aliansi Tahura Menggugat melangsungkan diskusi terkait kawasan Hutan Raya yang akan dijadikan Bumi Perkemahan dan jalur bersepedah. Kamis, (15/10/2020).

Tidak lain adalah Tamah Hutan Raya (Tahura) Abdul Latief, di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang merupakan habitat Anoa dan kawasan rawan bencana longsor.

Bacaan Lainnya

Padahal sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mewakili Pemerintah Indonesia berpartisipasi pada Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan secara daring beberapa hari lalu.

Namun saat pertemuan tingkat dunia itu dilaksanakan dengan tema Urgent Action on Biodiversity for Sustainable Development justru salah satu kawasan konservasi di Sulawesi Selatan dijadikan bumi perkemahan dan jalur bersepeda.

Hal ini mendatangkan kritik dari sejumlah pihak, seperti Perwakilan Aliansi Tahura Menggugat yang menganggap langkah ini justru akan merusak.

“Sekitar 1,2 Ha vegetasi alam dirusak untuk bumi perkemahan, ditambah dengan jalur bersepeda dengan luas jalur sekitar 1,5 M sepanjang 2 Km. Pemkab Sinjai menggelontorkan dana sekitar 1 M untuk proyek tersebut,” terang Fandi Kaluhara.

Pada diskusi tersebut menghadirkan Narasumber seperti, Muh. Al Amin (Walhi Sulsel), Fandi Kaluhara (Aliansi Tahura Menggugat), Yusran Nurdin Massa (Blue Forests), Muhlis Salfat, S.TP.,MP (Peneliti Bencana).

Sementara itu, Wahyu menerangkankan dengan diskusi ini menjadi bentuk kampanye terkait kontroversi Pembangunan Bumi Perkemahan di Tahura Abdul Latief Sinjai yang tidak memperhatikan keberlangsungan ekologis.

“Hal ini dilihat dari sekitar 1,2 Ha vegetasi alam dirusak untuk bumi perkemahan, ditambah dengan jalur bersepeda dengan luas jalur sekitar 1,5 M sepanjang 2 Km. Pemkab Sinjai menggelontorkan dana sekitar 1 M untuk proyek tersebut,” kuncinya.

loading...
  • Whatsapp