Aktivis HMI Cabang Pamekasan Soroti Perpres No 10 Tahun 2021 Tentang Legalnya Miras

  • Whatsapp
Royhain Iqbal

PAMEKASAN, Suara Jelata— Pemerintah telah menetapkan bahwa industri minuman keras (Miras) masuk dalam kategori usaha terbuka. Kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, Royhain Ikbal mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, hal itu dianggap terdapat keburukan yang lebih dominan dibandingkan maslahat yang diperoleh, sehingga pemerintah perlu berfikir dan mengkaji ulang dengan melibatkan berbagai elemen didalamnya.

“Dampak akibat semakin luasnya beredarnya miras nantinya adalah kerusakan terhadap tatanan sosial masyarakat, baik itu psikologi, karakter, kecanduan, hingga kejahatan sosial lainnya yang berpotensi merusak manusianya, karena miras dapat memperburuk cara berfikir seseorang. Senin, (29/02/2021) pagi.

Apalagi sangat dikhawatirkan semakin meningkatknya generasi anak muda, terutama pelajar sekolah yang tambah banyak mengkonsumsi miras.

“Apa jadinya nanti kedepan arah pemerintah dalam membangun manusia semakin tidak jelas” tegas Royhain Ikbal.

Lanjut Iqbal, sapaan akrabnya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Madura, dia mempertanyakan kebijakan Presiden yang dikeluarkan, apakah sesuai maslahat umat yang dapat dirasakan bersama dan tidak ada suatu yang dikorbankan, mengingat adat istiadat dan budaya di Indonesia kental akan narasi norma-norma agama.

“Alasan Pak Presiden melegalkannya peredaran miras jika karena hanya menarik insvestasi tidak dapat menjadi alasan yang mewakili. Sementara jika ditinjau dari sisi sejarah dan agama, miras ini merusak karakter masyarakat Indonesia” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan apakah kebijakan Presiden sudah melalui musyawarah bersama dengan ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah sebagai representasi Ormas Islam terbesar di Indonesia maupun ormas-ormas keagamaan lainnya.

”Dikutup dari Republika id. Pada 2017 silam, masyarakat Papua sebagai mayoritas Kristen juga menolak melalui Gubernurnya, Lukas Enembe yang telah mengeluarkan pernyataan bahwa sebanyak 22 persen kematian di tanah Papua disebabkan konsumsi miras. Karena itu, dia pun sempat mengancam akan membakar toko-toko yang masih berjualan miras” terang Iqbal.

Diketahui, tempat investasi miras hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua menuai berbagai sorotan dari publik, seperti NU, Muhammadiyah, PW Gereja Kristen Indonesia hingga Himpunan Mahasiswa Islam sendiri.

Hanafi

  • Whatsapp
loading...