News

HMTI Nilai Pemerintah Pusat Lamban Dalam Menangani Bencana NTT

×

HMTI Nilai Pemerintah Pusat Lamban Dalam Menangani Bencana NTT

Sebarkan artikel ini

TORUT, Suara Jelata—Himpunan Mahasiswa Toraya Indonesia (HMTI) menilai pemerintah pusat terlalu lamban menyikapi bencana banjir bandang yang terjadi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Hal tersebut di ungkapkan Ketua umum HMTI Kevin Bimbin kepada Suarajelata Selasa, (6/4/2021).

Scroll untuk lanjut membaca
Scroll untuk lanjut membaca

Dia mengatakan sikap responsif Presiden Joko Widodo sangat diharapkan para pesintas agar penanganan dampak bencana bisa lebih cepat.

Selain itu pihaknya juga mendorong pemerintah agar terus melakukan evaluasi sistem mitigasi.

“Kami meminta kepada Pemerintah Pusat agar menaikan status bencana yang terjadi di NTT menjadi status Bencana Nasional,” kata Bimbin.

Ia menyebutkan bahwa pentingnya solidaritas Nasional sehubungan dengan banyaknya korban dan skala kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut

Bimbin menyebutkan bahwa hingga saat ini data yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana HMTI terkait dampak bencana Banji NTT, Korban jiwa 84 orang dan dalam pencarian yang masih tertimbun 71 orang dan wilayah yang terdampak paling berat di antaranya Flores Timur, Lembata, Kupang, dan Sabu Raijua.

Hingga Senin sore, data yang diterima dari BNPB mencatat 15 orang luka-luka dan sebanyak 2.655 jiwa mengungsi.

Selain itu, BNPB juga mencatat sebanyak 25 rumah rusak berat, 17 rumah hanyut, 114 rusak sedang, 60 rumah terendam, dan 743 rumah terdampak.

“Mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak musibah di NTT , semoga diberikan ketabahan dan kekuatan, dan mari kita sama-sama mengulurkan bantuan untuk meringankan beban saudara kita ditempat pengungsian,” pungkasnya.