Dinilai Ada Mafia Bantuan UMKM, FARA Akan Gruduk Diskop dan BRI Pamekasan

  • Whatsapp
Abdur Rahman, Ketua FARA

PAMEKASAN, Suara Jelata— Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terindikasi banyak mafia membuat Forum Aspirasi Rakyat Madura (FARA) geram dan mengecam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop) dan Bank BRI untuk wajib bertanggung jawab penuh.

FARA menduga Diskop Pamekasan Madura, Jawa Timur ini menjadi wadah mafia dalam bantuan usaha mikro, karena banyak kejanggalan yang terjadi.

Bacaan Lainnya

“Banyak orang yang tidak memiliki usaha, kemudian diberikan bantuan sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tahap kedua di tahun 2021” kata Arman kepada awak media ini. Minggu (09/05/2021).

Proses pendaftaran ada dua cara yaitu online dan non oline dengan melibatkan Dinas Koperasi di Wilayah Kabupaten tertentu.

Abdur Rahman, selaku Ketua FARA, mengecam akan melakukan gerakan demostrasi ke Diskop kemudian Bank BRI sebagai penyalur untuk melawan adanya dugaan oknum mafia tersebut.

“Karena banyak ditemukan orang yang tidak mempunyai usaha diberikan bantuan, karena diduga ada permainan dengan Diskop. Sedangkan banyak orang yang betul-betul mempunyai usaha mereka tidak dapat bantuan” tegas Arman yang juga Mahasiswa Pascasarjana IAIN Madura ini.

Dengan adanya indikasi oknum mafia tersebut, FARA menegaskan akan melakukan gerakan demonstrasi.

“Siapapun yang menghalangi demostrasi kami, maka itu penghianat rakyat. Siapapun orang yang menghalangi kami, maka kami tetap akan melakukan gerakan demostrasi” pungkasnya.

Sementara tanggapan dari Kepala Diskop, Abdul Fata mengatakan mafia data penerima bantuan tidak mungkin dilakukan, karena program tersebut murni program Kementerian Koperasi di Jakarta, penerima bantuan tahun 2021 adalah penerima bantuan 2020 berdasarkan Cleansing oleh Kementerian.

Lanjutnya, lembaga pengusul tahun 2020 adalah lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, gerakan koperasi, dinas koperasi, sehingga tidak 1 pintu kecuali tahun 2021 ini yang boleh mengusulkan hanya dinas koperasi.

“Dengan persyaratan yang lebih ketat (fotocopy KTP, KK, NIB/SKU dan foto usahanya) dan sistem offline dengan mendaftar langsung ke dinas. Dinas Koperasi baik 2020 maupun 2021 tidak memiliki ruang untuk melakukan verifikasi ke lapangan dalam memastikan tepat tidaknya sasaran” kuncinya.

Penulis: Hanafi
Editor: Aisyah
  • Whatsapp
loading...