Pamekasan, Suara Jelata—Beberapa hari lalu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan melakukan aksi protes terhadap Bupati Pamekasan terkait menagih janji-janji Bupati yang akan menertibkan tambang ilegal.
Aksi protes tersebut menyuarakan bahwa tambang ilegal akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan hidup dan berpotensi menyebabkan bencana alam di sekitar.
Selain itu, tambang ilegal diduga hingga saat ini tidak ditertibkan karena dibelakang ada segerombolan pengusaha oligarki dan premanisme sehingga Pemkab Pamekasan dinilai takut menertibkannya.
“Galian C tambang liar yang hari ini masih beroperasi. Dari 13 kecamatan ada 219 tambang ilegal yang tersebar di Kabupaten Pamekasan, jangan takut ke premanisme,” kata salah satu korlap aksi dari PMII Pamekasan.
Sementara Ketua PMII Pamekasan, Moh. Lutfi Lutfi juga menyesalkan pihak Pemerintah kabupaten Pamekasan hingga saat ini tidak memenuhi tuntutan PMII dalam menolak tambang ilegal yang dianggap sangat meresahkan bagi masyarakat.
Bahkan, perjuangan PMII Pamekasan, Ketua Umum Moh. Lutfi, hingga merelakan jabatannya di Badan Perangkat Desa (BPD) karena dipecat. Dengan dalih habis massa kontrak dan tak dapat diperpanjang.
Namun, Lutfi sapaan akrabnya menyangka pemecatan yang dialaminya merupakan buntut dari advokasi yang ia lakukan.
“Sebab di desa saya itu juga ada tambang ilegal dan perusahaan angkutan tambang ilegal, ”ungkapnya.
Selain itu, Lutfi mengakui bahwa pasti ada risiko dari perjuangannya.
“Seumpamanya saya harus gugur gara-gara mengadvokasi tambang ilegal yang ada di Pamekasan, maka pesan saya jangan berhenti mengadvokasi tambang ilegal yang ada di Pamekasan,” pesannya.
Lutfi bahkan menuturkan setelah pihaknya melakukan aksi besar-besaran penolakan terhadap tambang ilegal, orang tidak dikenal melalui pesan whatsapp mengancam keselamatannya.
Bahkan, ancaman tersebut tidak hanya kepadanya, tetapi juga menjurus kepada anggota keluarganya.
Dia juga pernah mengosongkan kantor Pengurus Cabang PMII Pamekasan selama beberapa hari demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kendati begitu, dia enggan untuk melaporkan ancaman itu kepada pihak berwajib, agar fokus advokasinya tidak bias.
“Saya disuruh milih, antara tembak atau celurit,” ungkap mahasiswa UNIRA tersebut, kamis, (24/06/2021).
Lutfi juga berpesan kepada semua kader PMII Pamekasan untuk tetap waspada tanpa mengendorkan semangat juang.
“Tetapi jika ancaman tersebut semakin nyata maka kami akan bawa ke penegak hukum,” ujarnya.
Di samping itu, Lutfi menilai Pemkab merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Sejauh ini, Pemkab tetap diam dan tidak ada penindakan tegas terhadap maraknya tambang-tambang ilegal.
(Hanafi)
