SINJAI, Suara Jelata—Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSi) melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sinjai. Senin, (12/7/2021).
Mereka menuntut beberapa kebijakan Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amiin yang tidak pro terhadap rakyat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Umsi, Faiz Fakhruddin mengatakan, tujuan aliansi Umsi datang ke DPRD dalam rangka menyampaikan beberapa kejanggalan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Seperti terkait isu-isu Nasional, yakni peralihan status KPK yang sebelumnya non PNS kemudian menjadi PNS.
“Secara tidak langsung dengan adanya aturan tersebut KPK menjadi tikus-tikus pemerintah,” sebutnya.
Begitu pun dengan adanya draf RUU PPN, di mana dibidang pendidikan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, lantas dengan adanya RUU PPN mengakibatkan apa yang menjadi tujuan negara tentunya tidak terpenuhi karena pajak semakin meningkat.
Tidak hanya itu Faiz juga menyinggung, pemerintahan Kabupaten Sinjai yang tidak becus menangani banjir di Kabupaten Sinjai.
Kata mereka hal itu ditandai dengan terjadinya banjir beberapa hari yang lalu yang cukup parah dengan mengenangi Kota Kabupaten Sinjai.
“Di ketahui Pemda Sinjai pernah melakukan kunjungan kerja di dalam mengatasi banjir. Namun, hasil kunjungan tersebut tidak ada, lantaran beberapa hari yang lalu Kabupaten Sinjai dilanda banjir,” sebutnya.
Dia juga menolak segala pengerusakan Lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sinjai.
Apalagi banjir beberapa hari yang lalu telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Olehnya itu, diminta untuk DPRD melakukan evaluasi.
Salah Seorang Perwakilan Aliansi Umsi, Amrul juga menambahkan, menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, ada beberapa peraturan yang tidak pro terhadap rakyat, utamanya omnisbu law yang sepertinya, akan mencederai gerakan mahasisw.
“Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin gagal melaksanakan tugasnya, beberapa tahun sebelumnya diberiakan kesempatan untuk menyelesaikan segala persoalan, namun itu gagal. Begitupun dengan pemerintah Kab. Sinjai, di mana Pemda tidak Sinjai melaksanakan tugasnya dengan baik,” ungkapnya.
Ia juga sempat menyinggung terkait, kerusakan lingkungan di Kab. Sinjai, olehnya itu diharapkan bagaimana mengevaluasi segala keruskan lingkungan.
“Kerusakan ini akan berdampak kepada lingkungan seperti terjadi pencemaran pada sumber air, dan berdampak pada perekonomian rakyat,” kuncinya.
