SINJAI, Suara Jelata— Angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, terus mengalami penurunan. Selasa (24/8/2021).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda Sinjai, Irwan Suaib, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai.
Dalam Rakor ini, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong, yang dihadiri oleh Sekda Sinjai Akbar, para Asisten, para Kepala OPD, Kabag, Camat, pendamping PKH serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di Sinjai.
Irwan Suaib, mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai angka kemiskinan tiap tahun menurun, dimana tahun 2018 sebesar 9,28 %, di tahun 2019 sebesar 9,14%, kemudian di tahun 2020 turun menjadi 9 % dan tahun ini ditargetkan turun menjadi 8,85 %.
“Kita berharap melalui beberapa pilihan inovasi ini serta inovasi dari masing-masing OPD, kita optimis angka kemiskinan di Sinjai bisa turun menjadi 7.90 % di tahun 2023 sesuai target RPJMD,” katanya.
Lanjut Irwan Suaib mengemukakan bahwa Rakor ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendengarkan program pengentasan kemiskinan dari masing-masing OPD untuk tahun anggaran 2022.
“Kita harapkan OPD punya program khusus untuk dijadikan pilot project dalam penanggulangan kemiskinan yang bisa direplikasi di desa, ” katanya.
Selain itu lanjut Irwan, sesuai arahan Pemerintah Provinsi, tahun depan diharapkan Pemkab bisa mereplikasi beberapa pilihan inovasi percontohan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah lain.
“Ada beberapa pilihan inovasi yang bisa kita replikasi diantaranya Laboratorium kemiskinan melalui jurus jitu pengentasan kemiskinan berkearifan lokal di Kabupaten Pekalongan, Gebrak Bimantika (Gerakan Bersama Kabupaten Bima Anti stunting, Kekurangan Gizi dan Anemia) serta inovasi Gerakan Kembali Bersekolah dari Kabupaten Bone terkait upaya perbaikan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, ” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Kartini Ottong, menyampaikan bahwa perlu adanya program-program dari perangkat daerah maupun lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan dengan sasaran pada masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Dibutuhkan inovasi-inovasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat utamanya dalam menuntaskan kemiskinan. Mudah-mudahan dengan data yang akurat, program pengentasan kemiskinan betul-betul tepat sasaran,” pungkasnya.
