JAKARTA, Suara Jelata – Beredarnya berita di media online tentang komentar Bendahara Umum (Bendum) PB HMI terkait kasus yang menyeret Bahar bin Smith menuai kritik dari banyak kader HMI.
Pasalnya, komentar Bendum PB HMI terkait tersangkanya Habis Bahar oleh Polda Jabar tidak sesuai tupoksi Bendahara Umum. Dan ini sangat disayangkan karena organisasi HMI seperti organisasi taktis, itu sangat memalukan.
“Harusnya yang memberikan komentar atas nama PB HMI kalau bukan Ketua Umum ya Bidang Hukum dan HAM. Komentar Bendum PB HMI seperti kader baru yang belum ikut upgrading kepengurusan organisasi,” demikian kekesalan yang disampaikan Fungsionaris HMI Cabang Jakpustara, Ahmad, Kamis (05/01/2022).
Ahmad menambahkan, PB HMI di bawah kepemimpinan Raihan terkesan tidak paham tupoksi dan gamang dalam kerja-kerja organisasi. Hal ini mengakibatkan PB HMI kelihatan berjalan tidak ada arah. Diharapkan jangan sampai Ketua Umum pun demikian, jadi tambah rusak organisasi tersebut.
“HMI seolah-olah sedang mengalami masa transisi dan sedang terjadi kekosongan kepemimpinan. Itu sebabnya, kami mendesak agar semuanya mundur berjemaah agar PB HMI dipimpin orang yang punya visi yang jelas untuk kemajuan,” terangnya.
Komentar Bendahara Umum PB HMI tentang kinerja Kepolisian terkesan PB HMI sedang berjalan sendiri-sendiri tanpa dikoordinasi dengan baik.
“Masa sekelas PB HMI tidak tahu apa tupoksinya dalam kepengurusan? Akibatnya banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan tapi tidak relevan dengan apa yang harus dia kerjakan,” kata Ahmad.
Ahmad mengatakan, jika tidak ada lagi yang bisa dikomentari tentang penyelenggara negara yang tidak amanah, lebih bagus PB HMI fokus untuk membenahi persoalan internal. Seperti melakukan upgrading kepengurusan dan lain-lain
“Jangan banyak berkomentar soal isu publik tapi keluar dari tupoksinya,” tegas Ahmad. (Hanafi)
