KEBUMEN JATENG, Suara Jelata – Bupati Arif Sugiyanto menyatakan, pemerintah daerah menggulirkan program Padat Karya untuk pengendalian inflasi. Yaitu dengan membangun drainase, irigasi dan talud jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kebumen.
Menurut Bupati Arif, program Padat Karya tersebut juga telah mampu menyerap ribuan tenaga kerja dari lokal atau masyarakat setempat. Mereka diberdayakan untuk membangun talud, irigasi, dan drainase.
“Pekerjanya itu dari desa atau masyarakat setempat di mana infrastruktur talud, irigasi atau drainase itu dibangun. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Total dari data Dinas PU ada seribu sebelas tenaga lokal yang dilibatkan,” ujar Bupati Arif, Selasa (17/01/2023).
Selain menyerap banyak tenaga kerja, program Padat Karya juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui kegiatan yang produktif, serta peningkatan infrastruktur pendukung pertanian di Kebumen. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pembangunan.
“Ketika aliran air lancar maka, maka otomatis tanaman padi masyarakat jadi tumbuh subur karena air tercukupi. Kemudian ini juga mencegah terjadinya banjir. Dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, tukangnya atau pekerjanya juga dari mereka,” ucapnya.
Bupati menyebutkan, seluruh pembangunan irigasi dalam program padat karya telah selesai dikerjakan pada Desember 2022 lalu. Adapun panjang irigasi, drainase atau talud yang dibangun rata-rata sepanjang 100 meter, tinggi 70 cm hingga 1 meter dan lebar 70 cm sampai 80 cm.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Joni Hernawan menambahkan, program Padat Karya anggarannya bersumber dari anggaran penanganan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2022. Program tersebut sudah selesai dikerjakan pada akhir tahun kemarin.
“Program padat karya yang dibangun, yakni ada 24 talud, 19 drainase, dan 27 irigasi. Itu tersebar sejumlah titik di beberapa kecamatan yang ada di Kebumen, untuk talud tepatnya di tepi ruas jalan kabupaten. Adapun perbaikan irigasi tersier yang dapat meningkatkan kualitas sarana pendukung pertanian,” ujar Joni.
Joni menyebut anggaran yang digunakan untuk pembangunan talud kurang lebih sebesar Rp 1,2 miliar, drainase Rp 832 juta, dan irigasi sebesar Rp 1,9 miliar.
“Itu bersumber dari anggaran APBD perubahan yang memang ada pengalokasian dampak inflansi sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat,” terangnya.
Jika pekerjanya menggunakan tenaga lokal, maka suplai materialnya dari pihak ketiga yang sudah masuk e-Katalog lokal. Dengan harapan meningkatkan peran serta UMKM sesuai dengan arahan LKPP untuk melaksanakan belanja pemerintah melalui e-Katalog lokal.
“Hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan hasilnya cukup bagus konstruksinya dan tidak kalah dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. Padat Karya ini masyarakat cenderung rasa memilikinya tinggi, sehingga mendukung baiknya kualitas pelaksanaan di lapangan,” pungkas Joni. (Atik)
