PROVINSI MALUKU UTARA, Suara Jelata— Sejumlah kegiatan proyek Satker Pelaksanaan Permukiman, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara bakal dimulai pelaksanaannya di tahun 2023.
Kegiatan yang tersebar di beberapa kabupaten kota tersebut, beberapa diantaranya bakal dilaksanakan proses penandatanganan kontrak yang dijadwalkan akan berlangsung di bulan Februari ini. Namun, sejumlah paket kegiatan lainnya masih harus menunggu perencanaan dari pusat.
Disambangi awak media, pada Rabu, (01/02/2023), Kasatker Pelaksanaan Permukiman Provinsi Maluku utara, Arif menyebutkan, untuk Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat terdapat kegiatan rehabilitasi renovasi 16 sekolah SD dan SMP. Selain itu, ada juga proyek kegiatan SPAM di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Tengah yang sementara proses lelangnya lagi berjalan.
Untuk rehabilitasi sejumlah satuan pendidikan SD dan SMP, perinciannya, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kebagian 12 sekolah sementara Halmahera Barat (Halbar ) sebanyak 4 sekolah.
Nilai pagu rehab renov 16 sekolah tersebut untuk paket satunya senilai Rp28 Miliar. Sementara satu paket lainnya adalah Rp17 Miliar. Sumber penganggarannya berasal dari APBN. Untuk yang nilainya Rp17 Miliar, setelah tahapan kerja Pokja, nilai budgetnya menurun menjadi Rp14 Miliar.
“Hal tersebut juga berlaku untuk pagu sebesar Rp28 Miliar yang bakal juga akan mengalami penurunan. Kegiatan rehabilitasi renovasi tersebut penandatanganan kontraknya direncanakan akan berlangsung di tanggal 22 Pebruari 2023 mendatang ” ungkap Arif.
Selain kegiatan proyek tersebut, terdapat juga sejumlah proyek lain yang akan dibangun atas usulan Pemda secara langsung saat kunjungan Presiden RI. Proyek derektif tersebut diantaranya pembangunan pasar baru Jailolo Kabupaten Halbar. Proyek yang masuk dalam Dipa tahun 2023 tersebut, menurut Arif, pihaknya masih menunggu perencanaan yang dibuat oleh Direktorat Prasarana Strategis, Kementerian PUPR.
Proyek derektif lainnya adalah paket rehabilitasi dan revitalisasi kedaton Kesultanan Ternate. Terkait proyek ini, Arif menuturkan, sebelumnya telah dilaksanakan kajian oleh pihak kedaton Kesultanan Ternate.
“Hasil kajiannya sudah selesai, sementara tim Detail Engineering Design ( DED) mulai bekerja ” tandas Arif.
Paket kegiatan lainnya untuk Kota Ternate yang masuk dalam rencana penanganan adalah penataan kawasan Kampung Makassar Barat. Diketahui kegiatan proyek ini sebelumnya telah dilaksanakan oleh pihak kontraktor, terkait penyempurnaan proyek tersebut akan dilaksanakan oleh Satker.
Menurut Arif, terkait anggaran untuk proyek yang satu ini, sumber pendanaannya bukan dari APBN melainkan dari Bank Dunia.
