BREBES JATENG, Suara Jelata – Sejumlah nelayan di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes mengaku kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu nelayan. Padahal, dalam sekali melaut ia mengaku membutuhkan sekitar 30 liter solar.
“Sekali melaut yang berangkat pagi pulang petang, yang berat adalah saya harus mengeluarkan biaya terutama untuk pembelian bahan bakar. kami harus membeli bahan bakar sekitar 30 liter untuk sekali melaut,” terang nelayan yang enggan disebut namanya, Minggu (11/2/2024).
Kendati begitu, tidak setiap waktu bisa mendapatkan, baik di POM bensin maupun pengecer. Sehingga, tak jarang ia terpaksa sering tidak melaut.
Selain kesulitan mendapatkan BBM, dia menuturkan. Terkadang juga kerap kekurangan biaya untuk melaut.
Oleh karenanya, dirinya sangat menyayangkan seringnya kelangkaan BBM untuk nelayan kecil. Namun, terkadang yang nelayan besar malah dibanjiri solar.
“Untuk mendapat solar kami harus menunjukan surat kepemilikan kapal, terkadang juga seringnya mengalami kelangkaan,” kata dia yang mengaku sudah menjadi nelayan sekitar 25 tahun.
Padahal, dia menyebut, solar yang didapat dengan harga 8 ribu per liter. Justru nelayan-nelayan besar malah banjir solar karena pembeliannya langsung menggunakan tangki besar.
“Saya berharap pemerintah memperhatikan ini agar nelayan-nelayan kecil seperti kami bisa bertahan untuk melaut yang menjadi sumber kehidupan kami,” harapnya.
Adapun, hal itu menuai kritikan dari kaum pergerakan. Yakni, Ketua Forum Masyarakat Peduli Masyarakat Miskin (FMPMM) Kabupaten Brebes, Anom Panuluh. Dia merasa prihatin dengan nasib para nelayan kecil.
Anom berpendapat, seharusnya Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Brebes selektif dan memperketat dalam menerbitkan surat rekomendasi pembelian BBM untuk nelayan.
“Hal ini sangat perlu karena untuk menghindari penyalahgunaan rekomendasi jatuh ke tangan mafia solar,” kata Anom Panuluh, Senin (12/2).
Menurutnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Brebes jangan hanya percaya pada surat pengantar rekomendasi dari desa saja.
Namun, kata dia, dinas terkait harus turun untuk melakukan kroscek secara langsung ke pengguna solar bersubsidi. Dengan demikian subsidi dari pemerintah akan tepat sasaran.
“Saya kok mencium adanya pengkondisian sistem secara masif oleh oknum berwenang yang main mata dengan mafia solar,” katanya.
Bahkan, lanjut Anom, modusnya sudah terbaca dengan mengkoordinir surat pengantar sebagai sarat penerbitan rekomendasi dinas untuk pembelian BBM bersubsidi.
“Ujungnya akan dijual ke Nelayan besar yang mestinya menggunakan BBM industri dengan harga yang miring,” katanya.
Anom menyebut, dalam hal ini jelas negara dirugikan bila subsidi tidak tepat sasaran.
Untuk itu, Anom menegaskan, dalam waktu dekat bila Dinas Perikanan dan perindustrian tidak ada langkah perbaikan sistem untuk melindungi nelayan kecil pihaknya akan bertindak tegas.
“Ya nanti kami akan bertindak tegas demi tegaknya aturan menuju subsidi BBM tepat sasaran,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya selaku Ketua FMPMM, mengutuk keras upaya-upaya terhadap penyalahgunaan subsidi BBM yang merugikan nelayan kecil.
“Saya berharap Pertamina turun ikut serta terus melakukan langkah evaluasi dan pengawasan langsung,” pungkasnya. (Olam).
