DPD LSM GMBI Malut dan 23 Pemilik Lahan Desa Kulo Weda Sujud Syukur Atas Putusan MA

Press Release di Kantor GMBI Wilayah Maluku Utara, Selasa (14/05/2024), (foto: Ateng)

HALMAHERA TENGAH MALUT, Suara Jelata Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bersama 23 Pemilik Lahan Desa Kulo Weda melakukan sujud syukur. Pasalnya, Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No.: 90/PK/PDT/2024 akhirnya mengabulkan keseluruhan gugatan Peninjauan Kembali (PK) 23 Parsipal (Pemilik Lahan) Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Diketahui, telah kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya terhitung (2010 – 2024), 27 KK Pemilik Lahan seluas 540 Ha di desa tersebut melakukan perkara hukum dengan PT Tekindo Energi. Perusahaan tambang atau pihak Tergugat tersebut oleh masyarakat telah melakukan eksploitasi tambang Nikel di atas areal tersebut. Adapun perkara hukum ini dilakukan lantaran tidak ada niat baik perusahaan untuk melakukan ganti rugi lahan masyarakat tersebut.

Keberadaan lahan yang merupakan rintisan masyarakat Desa Kulo Jaya, sebelumnya adalah lahan garapan Lewi Maliong. Lewi adalah masyarakat pedalaman Tugutil yang dengan niat baik memberikan lahan tersebut kepada 27 KK untuk dijadikan lahan perkebunan.

Keabsahan kepemilikan lahan ini adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Eka Hidayat selaku Kepala Desa Kulo Jaya pada tahun 2010 lalu.

SKT tersebut selanjutnya telah dijadikan Barang Bukti perkara tindak pidana pemalsuan yang digugat Yohanes Tendean dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Tekindo Energi ke Pengadilan Negeri (PN) Soa-Sio Tidore Kepulauan.

Hasil persidangan tersebut selanjutnya oleh pihak Direskrim Umum Polda Maluku Utara (Malut) telah diajukan ke Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan uji Laboratorium Forensik.

Upaya ini untuk mencari kepastian serta keabsahan SKT tersebut. Hasil uji forensik dikatakan adalah benar SKT itu adalah asli dan sah berdasarkan berita acara pemeriksaan No.: Lab.4465/DTF/XI/2021 Tanggal 26 November 2021. Adapun simpulannya, SKT tersebut adalah identik merupakan tanda tangan atas nama Eka Hidayat.

Sebelumnya kasus ini pada proses peradilan di PN Soa-Sio Tidore kemudian berlanjut proses banding di tingkat Pengadilan Tinggi Malut di Sofifi dan Kasasi Mahkamah Agung RI, nasib 27 KK tersebut mengalami kekalahan.

Ketua LSM GMBI Maluku Utara, Sadik Hamisi. (foto: Ateng)

Melalui Press Release di Kantor GMBI Wilayah Maluku Utara, Selasa (14/05/2024), Ketua GMBI Provinsi Maluku Utara, Sadik Hamisi mengatakan, bukti keabsahan SKT dari hasil Uji Forensik Labolatoris Kriminalistik memiliki kekuatan bukti Novum (bukti baru). Yang mana bukti baru itu bisa mematahkan bantahan jawaban gugatan pihak Tergugat yakni PT Tekindo Energi.

“Kami juga memiliki Surat Pernyataan Pihak Termohon (PT Tekindo Energi) yang tidak mengajukan Contra Memory peninjauan kembali bernomor: 90/PK/PDT/2024. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh PN Soa-Sio Tidore bernomor: 399/PAN.PN.W.28.UI/HK.21/04/2024 tertanggal 2 April 2024. Surat Keterangan ini ditandatangani Panitera, Muhammad Abduh Abas, S.H.,” ujar Sadik Hamisi.

Sadik mengatakan, keberadaan LSM GMBI baik DPP maupun DPD Provinsi Malut adalah senantiasa konsisten untuk mengawal dan mengadvokasi kasus yang dinilai merugikan masyarakat 27 KK Pemilik lahan.

“Dengan bukti Novum tersebut serta Surat Keterangan Panitera PN Soa-Sio maka itu menjadi dasar dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.: 90/PK/PDT/2024 di mana putusan ini mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) 23 Persipal pemilik lahan,” tukasnya.

Sadik mengatakan, setelah dikeluarkannya Petikan Putusan tersebut maka pihak PT Tekindo Energi memiliki kewajiban membayar ganti rugi lahan sebesar Rp 1.251.600.000.000 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

“LSM GMBI telah pula melaporkan adanya oknum-oknum Pengacara yang diduga melakukan manipulasi terhadap Putusan No.: 90/PDT/2024 ke Ketua Mahkamah Agung RI, ke Badan Pengawasan MA, ke Komisi Yudisial RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Sadik.

Menurut Sadik, LSM GMBI Malut dan LSM GMBI Pusat serta Ketua LBH, Sayyid Ikbal Rahman S., S.H., M.H. juga semua anggota LSM GMBI seantero Indonesia akan siap mengawal Putusan PN Soa-Sio Tidore Kepulauan (Tikep) dalam bentuk release nanti.

“Apabila ada oknum-oknum yang sengaja merubah putusan yang bertentangan dengan putusan menang di pihak masyarakat, LSM GMBI Se-Jabodetabek siap melakukan aksi dan mengajukan mosi tidak percaya ke MA, Komisi Yudisial, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, KPK dan Mabes Polri,” tegas Sadik.

Harapannya, semoga Putusan PN Soa-Sio Tidore tetap seperti putusan yang didapat dari Panitera Pengganti MA, Jarno Budiono. (Ateng)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari suarajelata.com.

Mari bergabung di Halaman Facebook "suarajelata.com", caranya klik link Suara Jelata, kemudian klik ikuti.