KOTA TERNATE MALUT, Suara Jelata – Pemerintah Kota Ternate memiliki komitmen yang jelas dalam peningkatan mutu pendidikan. Wujud komitmen ini dalam bentuk alokasi APBD setiap tahun untuk peningkatan mutu melalui instrumen BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).
BOSDA ini melekat di Pagu Dinas Pendidikan. Terkait tata cara pemanfaatannya, BOSDA dikelola dan didistribusikan oleh Dinas Pendidikan ke setiap sekolah.
Diwawancarai awak suarajelata.com, Sabtu (15/06/2024), Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, M.Si. mengatakan, tata cara BOSDA yang sebelumnya dan sekarang itu sudah terjadi perubahan. Rizal menyebutkan, Juknis BOSDA yang ditandatangani oleh Walikota telah dilakukan revisi oleh dirinya.
“Revisi ini tujuannya adalah menyesuaikan dengan paradigma kegiatan pembelajaran yang berlaku saat ini, yakni lebih bersifat tematik. Selain itu pembelajaran kontemporer saat ini juga terfokus pada kegiatan-kegiatan ekskul demi pengembangan minat, bakat dan skill peserta didik,” ujarnya.
Menurut Rizal, BOSDA yang ditandatangani oleh Walikota itu hampir rata-rata item pembiayaannya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan tematik. Kegiatan tematik ini maksudnya kegiatan pembelajaran yang mengarah pada penguatan inovasi dan kreasi peserta didik.
“Besaran BOSDA itu variatif, disesuaikan dengan jumlah siswa dan kebutuhan. Besaran biaya dalam APBD induk itu ada Rp 7 Miliar lebih. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yakni Rp 14 Miliar. Ke depan kita akan kembali seperti tahun sebelumnya yakni Rp 14 Miliar. Lagi pula itu sudah masuk dalam rancangan RKPD 2025,” tukasnya.
Kadis Pendidikan Kota Ternate, Muhlis S. Jumadil, S.E., M.Si. kepada awak suarajelata.com mengatakan, BOSDA itu peruntukannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah (ektra kurikuler). Seperti pelaksanaan wisuda BTQ, Pramuka atau kegiatan pengembangan minat bakat dan skill.
“Intinya BOSDA sudah ada juknisnya. Kegiatan sekolah yang sumber pembiayaan dari BOS (pusat) tidak bisa dobel dengan BOSDA. Karena sumber dana antara keduanya berbeda. BOSDA sumbernya dari APBD sementara BOS sumbernya APBN.
“Saya turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota untuk membantu sekolah melalui BOSDA. Sekalipun terbatas biayanya, saya harapkan sekolah bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak dibiayai BOS,” harap Muhlis. (Ateng)
