KOTA TERNATE MALUT, Suara Jelata – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Sinergitas Stakeholder untuk Pengurangan Sampah dan Dukungan Pengembangan Ekonomi Sirkular di Kota Ternate. FGD ini juga adalah bagian dari sosialisasi “Gerakan Si Lisa” yang merupakan akronim dari Strategi Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi di Kota Ternate, Selasa (20/08/2024).
FGD yang resmi dibuka oleh Sekda Kota Ternate, Dr.Haji Rizal Marsaoly, M.Si berlangsung di Ruang Rapat Bank Indonesia (BI) Kota Ternate.
Forum FGD yang diisi dengan pemaparan materi oleh Kepala DLH Kota Ternate, Muhammad Syafei Baay, S.T., M.T. sebagai project leader, FGD ini juga melibatkan partisipasi secara zoom meeting oleh inovator NGO bidang lingkungan hidup. Mereka para inovator tercatat telah banyak memiliki pengalaman bahkan turut bergiat dalam riset terkait pengelolaan sampah.
Para pegiat NGO tersebut adalah, Tonis Afrianto, S.I.Kom dan Daru Setyo Rini, S.Si, M.Si. Keduanya telah banyak berkontribusi dalam Community Development Projects khususnya di Kota kelahiran mereka, Jawa Timur. Selain turut pula berkontribusi secara nasional bahkan internasional.
Dalam sambutan pembukaan FGD, Sekda Kota Ternate, Dr. Haji Rizal Marsaoly, M.Si mengatakan, sampah adalah masalah yang teramat rumit, perencanaannya juga serba rumit. Olehnya itu menurut Sekda, setiap inovasi atau proyek perubahan yang digagas, pasca itu jangan hanya tersimpan di lemari tapi perlu implementasi.
“Tanggungjawab saya sebagai mentor adalah bagaimana semua peserta Diklat PIM 2 dan 3 harus mampu melakukan perubahan. Perubahan yang kemudian terimplementasi di masyarakat. Implementasi ini adalah bagian dari cara merespon isu-isu krusial di masyarakat,” ujar Sekda.
Menurut Sekda, inovasi harus hidup dan berkembang. Ia tidak harus berdiam diri, tapi harus terus bergerak secara sustainable sekalipun project leader-nya berganti.
Kadis Lingkungan Hidup, Muhammad Syafei Baay, S.T,M.T yang juga peserta Diklat PIM 2 KPN di Badan Diklat Nasional Yogyakarta, dalam uraian materinya mengatakan, di Kota Ternate persoalan sampah masih terfokus pada aspek penanganan. Kegiatan dalam aspek ini meliputi, Kumpul, Angkut, Buang.
Syafei menuturkan, cara seperti ini hanya memindahkan masalah dari sumber ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Selain tidak solutif, model seperti ini hanya menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Untuk aspek pengurangan sampah yang efektif menurut para pakar adalah pemilahan atau pengurangan di sumber. Istilah trend-nya adalah penanganan sampah skala kawasan. Dampak dari aspek pengurangan ini adalah berkurangnya volume sampah yang dibuang ke TPA,” tandas Syafei.
Syafei Menyebutkan di tahun 2025, berdasarkan kebijakan strategis nasional adalah wajib bagi seluruh daerah di Indonesia harus mengurangi sampah sebesar 30 persen.
Demi terwujudnya aspek pengurangan sampah, oleh Syafei diperkenalkan konsep ekonomi sirkular sebagai antitesa ekonomi linear.
Intinya, Ekonomi sirkular yang menginspirasi dalam bentuk inovasi kebijakan pengelolaan sampah, pada tataran praktisnya, semua barang kebutuhan yang tidak terpakai, tidak harus dibuang.
Barang-barang tersebut bisa beralih fungsi berkat inovasi teknologi semacam daur ulang. Jika konsep ini diterapkan pada tataran praktis, volume sampah akan berkurang. Pada satu sisi konsep ekonomi sirkular memberi side effect berupa value added secara ekonomis.
FGD ini dirangkai dengan simulasi pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yakni, sampah organik dan anorganik.
“Jika sampah organik ini bisa dipilah dari anorganik saat berada di sumber produksinya, maka dengan sendirinya sudah terjadi pengurangan sampah sekitar 40 persen. Pengurangan ini akan berdampak pada semakin sedikit volume sampah yang dibuang ke TPA.
“Ini akan berdampak pada menurunnya beban anggaran oleh pemerintah daerah,” tukasnya.
Focus Group Discussion ini melibatkan sejumlah peserta baik dari BUMN maupun BUMD, para pimpinan Bank Pemerintah maupun swasta, para akademisi, para kepala OPD, Camat, Lurah, Pegiat LSM, Pegiat Komunitas, awak media termasuk pelaku usaha sektor jasa. (Ateng)
