AdvetorialBeritaPEMDA SINJAI

TPID Sinjai Rakor dengan Kemendagri, Bahas Perkembangan Inflasi Minggu Kedua November 2024

×

TPID Sinjai Rakor dengan Kemendagri, Bahas Perkembangan Inflasi Minggu Kedua November 2024

Sebarkan artikel ini

Sinjai, Suara Jelata – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri RI secara virtual, di Command Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Senin (11/11/2024).

Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Tomsi Thohir ini dilakukan untuk membahas terkait perkembangan inflasi di Minggu kedua November 2024.

Scroll untuk lanjut membaca
Scroll untuk lanjut membaca

Rakor ini juga diikuti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Deputi satu Bidang ketersedian dan Stabilitas Pangan BPN Dr. I Gusti Ketut Astawa serta sejumlah perwakilan TPID secara daring.

Saat membuka rakor ini, Tomsi menyampaikan
rapat inflasi yang rutin dilaksanakan setiap pekan ini bertujuan untuk mengecek kembali perkembangan dan perubahan harga yang memiliki andil besar terhadap naik-turunnya angka inflasi disejumlah daerah, sekaligus mengetahui hambatan dalam intervensi inflasi.

“Rapat ini kita lakukan rutin untuk mengetahui perkembangan dan perubahan inflasi,”ungkapnya.

Dalam rakor ini diketahui 10 Daerah mengalami kenaikan IPH termasuk Kabupatan Kaur, Sumbar Barat, Rokan Hilir, Aceh Singkil, Barru, Payakumbuh, Buton Utara, Pangkep, Musi Banyuasin, Seluma, yang didominasi kenaikan komoditas daging ayam ras, bawang merah dan bawang putih.

Sementara untuk Kabupaten Sinjai tidak termasuk kedalam 10 daerah yang mengalami peningkatan IPH tersebut, Namun juga tidak termasuk mengalami penurunan IPH. Artinya tingkat inflasi dan IPH Sinjai cenderung masih stabil.

“Inflasi kita masih 1,33 dan IPHnya masih sama dengan sebelumnya yakni 0,00. Angka itu artinya Sinjai tidak mengalami perubahan harga-harga komoditas pangan. Kita juga terus mengupayakan pelaksanaan GPM untuk mengontrol angka inflasi ini,” jelas Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Dra. Nurhayati.

Plt Sekjen berharap setiap daerah yang mengalami kenaikan IPH agar segera melakukan pengecekan dan mencari sumber masalahnya.

“Tolong mengecek kembali dimana letak kendalanya kenapa harga naik sementara tetangganya tidak naik,” harapnya.

Turut hadir dalam rakor ini Staf Ahli Bupati Bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Andi Tenri Rawe Baso, Kepala Disdagri Muh. Saleh, Kadis TPHP Kamaruddin, Perwakilan Disketapang, Dishub, dan beberapa Pihak Yang tergabung dalam TPID.