Sinjai, Suara Jelata—Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sinjai melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.
Mereka membawa aspirasi nelayan menolak dan menyampaikan protes terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan nelayan menggunakan VMS. Rabu, (30/4/2025).
Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman mengatakan aspirasi yang dilakukan oleh ratusan Nelayan tempo hari sudah ditindaklanjuti.
Mereka bersama rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kemudian di DPR RI diterima oleh Anggota Komisi IV DPR-RI dan audiens bersama Nelayan Sinjai.
“Perjalanan ini tentunya adalah bukti bahwa kita berjuang untuk Masyarakat kita khususnya Nelayan, karena kebijakan soal VMS ini mereka rasakan memberatkan,” bebernya.
Anggota DPRD Sinjai dapil II Sinjai Timur-Tellulimpoe, Jalil mengaku saat ini semua aspirasi Nelayan juga sudah disampaikan di Jakarta.
“Kita bersama sudah memasukkan semua aspirasi Nelayan kita, karena dirasakan memang memberatkan bagi Nelayan kita,” terang Jalil yang juga dikenal dekat dengan Nelayan Sinjai ini.
Anggota DPRD Sinjai yang ikut serta adalah polisitis PPP Andi Zaenal Iskandar, Politisi Nasdem Jalil, Partai Gerindra Didit Asapa dan Ketua DPRD Sinjai sendiri Andi Jusman.
Gelombang protes terhadap kebijakan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) yang dianggap memberatkan dilakukan Nelayan Sinjai.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 mewajibkan setiap kapal memasang alat VMS untuk memantau lokasi dan pergerakan kapal melalui satelit.
Namun, nelayan menilai aturan ini sangat memberatkan dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka.
