BeritaDAERAHPENDIDIKAN

Gelar Rapat, MKKS SMA Kabupaten Halmahera Barat Bahas Masalah Ini

×

Gelar Rapat, MKKS SMA Kabupaten Halmahera Barat Bahas Masalah Ini

Sebarkan artikel ini
MKKS SMA Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada Rabu (14/05/2025) menggelar rapat bersama seluruh Kepala sekolah baik negeri maupun swasta. (foto: Ateng)

HALMAHERA BARAT MALUT, Suara Jelata Guna terciptanya sharing informasi dan gagasan di bidang pendidikan sekaligus penguatan kapasitas dan kinerja kepala sekolah khususnya di Satuan Pendidikan SMA, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada Rabu, (14/05/2025) menggelar rapat bersama seluruh Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta.

Rapat yang merupakan program rutin MKKS setiap bulan tersebut, digelar di SMA Negeri 6 Ake Ara, Jailolo Selatan, Kabupaten Halbar. Beberapa agenda penting yang menjadi pokok bahasan rapat yakni persiapan kegiatan Ujian Semester Genap yang bakal berlangsung pada 26 Mei 2025.

Scroll untuk lanjut membaca
Scroll untuk lanjut membaca

Diwawancarai awak suarajelata.com, Kamis, (15/05/2025), Ketua MKKS SMA Kabupaten Halbar yang juga Kepala SMA Negeri 1 Jailolo, Arsad Raharusun, S.Pd, M.M. mengatakan, selain materi bahasan tersebut, rapat juga mengagendakan pembahasan terkait residu perpindahan siswa. Pada konteks ini menurutnya, perpindahan siswa dari sekolah asal ke sekolah tujuan kadang menyisakan masalah.

“Ini karena surat pindah yang dikeluarkan sekolah asal tidak berbarengan dengan Dapodik-nya. Ini berefek menimbulkan kerumitan dan sangat berpengaruh secara administrasi saat siswa atau peserta didik tersebut duduk di kelas 12 dan bersiap mengikuti Ujian Sekolah,” terang Arsad.

Menurutnya, dampak dari permasalahan ini juga berindikasi siswa yang bersangkutan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganda.

Selain dua materi bahasan tersebut, rapat MKKS juga membahas Rencana Kerja Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (RK- BOSDA). Menurut, alasan perlunya pembahasan soal RK- BOSDA, karena sebagian sekolah jenjang SMA belum membuat rencana kerja tersebut.

“Kita harapkan ada sharing pengetahuan dan pengalaman lintas Kepala sekolah terkait penyusunan Rencana Kerja tersebut,” tuturnya.

Terkait RK- BOSDA ini diperuntukkan untuk SMA Negeri. Khusus untuk SMA swasta bakal diberlakukan pada tahun pelajaran baru 2025-2026, oleh karena BOSDA-nya akan direalisasikan pada tahun tersebut sesuai program Ibu Gubernur,” pungkasnya.

Dari sekian materi bahasan dalam rapat MKKS tersebut, materi bahasan lainnya adalah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, (PPDB) tahun pelajaran 2025-2026. Spesifiknya pembahasan terkait PPDB ini cakupannya meliputi, jalur penerimaan afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua dan jalur domisili.

Alumni Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Khairun Ternate ini berharap, melalui forum rapat ini para Kepala sekolah dapat menjadikannya sebagai wahana take and give informasi pendidikan, menguatkan komunikasi dan solidaritas antar sesama.

“Secara geografis, ada sekolah-sekolah tertentu yang sulit dijangkau dan memerlukan travel cost yang tinggi. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap akses informasi. Karena itu melalui wadah MKKS ini kita konsisten untuk saling support dan memboboti,” ungkapnya.

Ia juga berharap, jika ada informasi dari Ibu Gubernur maupun informasi dari Disdikbud Provinsi terkait ikhwal pendidikan, informasinya harus cepat tersalurkan dan terakses di semua sekolah baik negeri maupun swasta. (Ateng)