KOTA TERNATE MALUT, Suara Jelata – Program pendidikan gratis bersubsidi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan H. Sarbin Sehe mendapat apresiasi penuh dari Plt. Kepala SMK Negeri 2 Kota Ternate, Mustafa Muhammad, S.Pd.
Menurut Mustafa, kebijakan pendidikan gratis bersubsidi yang saat ini telah resmi diberlakukan oleh Sherly Tjoanda Laos adalah model kebijakan yang terbilang amat berani. Pada satu sisi, Mustafa mengatakan, kebijakan tersebut memiliki relevansi dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
“Terkait segi kelebihan dan kekurangan dari program tersebut, saya haqqul yaqin itu akan dievaluasi oleh Ibu Gubernur,” ucapnya saat ditemui dan diwawancarai awak suarajelata.com, Senin (19/05/2025) di ruang kerjanya.
Dikatakan, program ini adalah model sebuah kebijakan spektakuler karena baru pertama kali diterapkan dalam sejarah kepimpinan Maluku Utara. Ke depannya ia optimistis, kebijakan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dunia pendidikan khususnya di satuan pendidikan SMA/SMK/SLB.
“Bagi kita yang penting adalah, kita memulai dulu, lagi pula ini belum bersifat final. Saya optimis ke depan akan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dunia pendidikan,” ujarnya.
Dikatakan, pendidikan adalah tanggungjawab negara. Negara dalam konteks ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wujud dari tanggungjawab negara adalah, negara hadir untuk melayani masyarakat termasuk melayani hajat hidup masyarakatnya di bidang pendidikan.
“Saya menilai ini sebuah kebijakan yang baik, sebuah langkah berani yang diambil oleh decision maker (pengambil keputusan) di daerah,” cetusnya.
Plt. Kepala SMK Negeri 2 Kota Ternate ini mengatakan, pihaknya akan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan fiskal sekolah saat ini.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program, tidak harus diukur dengan pembiayaan yang besar.
“Bisa jadi dengan uang yang banyak, anggaran yang besar. Selama ini kita banyak melakukan pemborosan,” tukasnya.
Karena itu menurut Mustafa, pihaknya akan fokus pada program-program prioritas.
“Idealnya kita berharap ke depan ada peningkatan maksimal per siswa di angka Rp 150.000,” imbuhnya.
Mustafa mengatakan, persoalan yang selama ini dihadapi oleh SMK-SMK khususnya SMK Negeri 2 adalah terkait biaya Ujian Kompetensi dan biaya PKL.
Diketahui, selama ini dua kegiatan tersebut biasanya melibatkan pembiayaan orangtua peserta didik. Jika ini nanti bisa di-cover sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Malut dan kemudian menjadi gratis, ini akan menjadi value added atau nilai tambah buat sekolah. Dengan begitu orangtua peserta didik tidak lagi memikirkan persoalan biaya sekolah anaknya. (Ateng)
