Sinjai, Suara Jelata-–Aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor DPRD Kabupaten Sinjai pada Senin (1/9/2025) berakhir ricuh.
Insiden ini menyisakan sorotan tajam terhadap tindakan aparat kepolisian, terutama setelah video yang merekam Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar, diduga memukul seorang mahasiswa viral di media sosial.
Kericuhan pecah saat massa dari Aliansi BEM UMSI dan UIAD berusaha menerobos masuk ke area kantor dewan.
Bentrokan fisik pun tak terhindarkan, dan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Namun, momen paling kontroversial terjadi saat Kapolres Harry Azhar terekam kamera memukul salah satu demonstran dengan tongkat kayu.
Video yang menunjukkan aksi pemukulan ini langsung menyebar dan memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak.
Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran etika dan prosedur kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa.
Dari insiden ini dua massa aksi diamankan.
“Betul, ada dua teman kami yang diamankan,” kata Jendral Lapangan, Muazzinul Umma.
Pihaknya saat ini melaksanakan konsolidasi untuk mendesak aparat membebaskan massa aksi yang diamankan.
Sejmlah elemen Mahasiswa mengecam tindakan Kapolres Sinjai, AKPB Harry Azhar.
Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis HMI Badko Sulselbar, Ashabul Qahfi mengecam tindakan Kapolres Sinjai, AKPB Harry Azhar.
Menurutnya, tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum merusak citra kepolisian.
“Kapolres Sinjai rusak citra polisi,” ujarnya.
Kapolres juga diduga mengkhianati prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kapolres Sinjai telah salah menafsirkan instruksi Kapolri tentang tindak tegas terhadap perusuh yang sejatinya harus dijalankan dalam koridor hukum dan prosedur operasi, ” terangnya.
Merespons video yang viral, PS Kasi Humas Polres Sinjai, IPDA Agus Santoso, membantah adanya pemukulan.
“Tidak ada pemukulan. Pak Kapolres hanya memberikan instruksi agar tim pengamanan mundur dari massa aksi,” katanya.
Sebelum kericuhan pecah, massa aksi telah menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada DPRD Sinjai.
Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari kebijakan pemerintah hingga reformasi internal kepolisian.
Seperti Penolakan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Penolakan pemotongan anggaran pendidikan dan evaluasi program MBG, reformasi total Kepolisian RI dan DPR, kecaman terhadap tindakan represif oknum kepolisian.
Permintaan pencopotan Kapolri, tuntutan transparansi penanganan kasus pembunuhan pengemudi ojek online.
