BREBES JATENG, Suara Jelata – Aksi swadaya warga Desa Tembongraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, yang viral karena iuran hingga menjual ternak untuk memperbaiki jalan rusak, memang memantik simpati publik.
Namun belakangan, masyarakat mulai membaca bahwa di balik gotong-royong yang tulus itu, ada pula aroma politik yang diselipkan.
Faktanya, proyek peningkatan jalan Salem–Tembongraja sudah dianggarkan sejak Maret 2025, hanya sebulan setelah Bupati Paramitha Widya Kusuma resmi dilantik.
Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp700 juta, terdiri dari Rp500 juta untuk peningkatan dan Rp200 juta untuk pemeliharaan.
Kontrak dengan penyedia jasa diteken 28 Agustus, dengan target rampung awal November.
“Jalan ini sudah masuk anggaran sejak Maret. Kontrak diteken 28 Agustus, dan target rampung awal Oktober,” tegas Paramitha saat meninjau langsung Salem, Jumat (26/9/2025).
Publik Mulai Baca Nuansa Politis.
Di lapangan, muncul kabar bahwa aksi demonstrasi sengaja “didramatisasi” pihak tertentu agar menimbulkan kesan Pemda lamban.
Publik pun mulai bertanya: Siapa yang menunggangi momentum ini?
Di tengah acara, suara warga pun pecah. Santoyo (75), sesepuh Desa Tembongraja, mengingat kembali bagaimana keresahan warga sudah menumpuk bertahun-tahun.
“Sudah sangat lama jalan ini tidak disentuh. Terakhir itu ada pokir dari dewan tahun 2016, nilainya sekitar Rp200 juta. Setelah itu? Sepi. Tidak ada lagi penanganan,” ucapnya,matanya menatap lurus.
Ia kemudian mengungkap sisi lain dari aksi warga kemarin. Menurutnya, demo yang sempat direncanakan bukan sepenuhnya lahir dari keresahan spontan.
“Memang saya dengar akan ada ramai-ramai, warga mau turun ke jalan. Tapi saya juga tahu, jalan ini sudah disurvei pemerintah. Jadi sebenarnya, baru tahun ini Pemda benar-benar turun memperbaiki,” ujarnya.
Santoyo lantas menyentil peran politikus dari daerah setempat.
“Padahal, ada berapa dewan dari Salem. Tapi kenyataannya, tidak ada yang serius dorong anggaran. Beruntung, pemerintah sekarang hadir,” tuturnya, disambut anggukan warga di sekitarnya.
Selain mengecek proyek, Bupati Paramitha juga membawa bantuan 300 paket sembako lewat Program Wardoyo hasil kolaborasi Pemkab, Baznas, dan Bank Jateng.
“Rakyat sudah berkorban, sekarang giliran pemerintah hadir penuh,” tegasnya.
Bupati menegaskan, penganggaran infrastruktur tidak bisa dilakukan tiba-tiba. Ada tahapan musrenbang, pembahasan di DPRD, penyusunan dokumen teknis, lelang, hingga kontrak.
Semua itu sudah berjalan sejak Maret. Pekerjaan konstruksi jalan itu ada aturan teknis dan regulasi.
Pelaksanaan tanpa izin malah bisa melanggar ketentuan jasa konstruksi.
Ia menambahkan, tahun 2026 Pemkab berencana menaikkan alokasi untuk ruas Salem–Tembongraja menjadi Rp2 miliar agar bisa ditangani lebih cepat dan menyeluruh.
“Kerja membangun infrastruktur butuh sinergi. Saya harap DPRD ikut mendorong lewat pokir,” ucap Paramitha.
Dengan penjelasan ini, publik mulai melihat secara lebih jernih bahwa pemkab justru sudah menyiapkan solusi sejak awal. (Olam).
