BREBES JATENG, Suara Jelata – Tujuh bulan sejak dilantik pada awal Februari 2025, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menandai arah baru pembangunan daerah dengan pendekatan lintas sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi poros utama yang menopang mobilitas warga. Distribusi hasil pertanian, dan konektivitas antar wilayah.
Dalam periode ini, Pemerintah Kabupaten Brebes berhasil memperbaiki jalan dengan total panjang 61.99 kilometer, membuka akses vital di berbagai kecamatan.
Perbaikan ini dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, dengan skala prioritas yang disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi wilayah.
Selain itu, capaian pembangunan juga ditunjukkan lewat 8 kegiatan Program SPAM dengan output 1.353 sambungan rumah serta 11 kegiatan penataan drainase sepanjang 6.930 meter.
Pemerintah juga menormalisasi 66 saluran drainase, merehabilitasi 27 irigasi, memperkuat 22 tanggul sungai, merestorasi 55 saluran sungai.
Selain itu, juga memperbaiki 33 jembatan, sebagai upaya menjaga keberlanjutan infrastruktur dan mendukung produktivitas pertanian masyarakat.
“Kami menyadari bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Brebes yang mengalami kerusakan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat,” ujar Paramitha dalam pernyataan resminya, Sabtu (27/9/2025).
Menurut Paramitha, pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk melakukan perbaikan secara bertahap, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia serta prinsip efisiensi dalam pelaksanaan.
Bupati juga mendorong partisipasi publik dalam mengapresiasi hasil pembangunan.
“Jalan yang sudah diperbaiki, viralkan juga,” ucapnya,
Ia juga meminta pentingnya narasi positif sebagai penyeimbang kritik dan sebagai bentuk transparansi hasil kerja pemerintah.
Pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi pemulihan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi Brebes mencapai 6,28 persen pada triwulan II 2025—melampaui rata-rata Jawa Tengah (5,28 persen) dan nasional (5,12 persen).
Dengan akses jalan yang lebih baik diyakini akan memperkuat distribusi barang, mempercepat investasi, dan membuka peluang kerja baru.
Apresiasi dari Pengamat dari CORE Indonesia.
Pengamat dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy, menyebut capaian tersebut sebagai langkah positif yang layak diapresiasi.
Di sektor ketenagakerjaan, arah baru mulai terbentuk. Angkatan kerja naik menjadi 1,17 juta orang, jumlah pekerja meningkat menjadi 1,075 juta, dan TPT turun ke 8,35 persen.
Masuknya investasi seperti pembangunan pabrik tekstil PT Xinhai Knitting senilai Rp675 miliar yang ditargetkan menyerap 6.000 tenaga kerja, serta penempatan 750 warga Brebes di perusahaan besar, menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan mulai berbuah peluang kerja nyata.
Sektor pendidikan.
Di sektor pendidikan, pemerintah tak hanya memperluas akses, tapi juga meningkatkan kualitas. Sebanyak 415 anak putus sekolah kembali belajar, 480 warga dewasa mendapat kesempatan kedua, dan 480 mahasiswa dari keluarga miskin berhasil melanjutkan kuliah lewat beasiswa.
Renovasi 204 sekolah dan penyediaan alat praktik di 25 sekolah memperkuat kualitas pembelajaran.
Pemerintah menargetkan satu sarjana di tiap keluarga miskin sebagai pintu keluar dari keterbatasan dan inspirasi bagi lingkungan sekitar.
Program rehabilitasi ini merupakan bagian dari Mberesi Sekolah, inisiatif Bupati Paramitha yang menyasar 129 sekolah yang dibiayai melalui APBD Brebes dan 75 sekolah mendapat bantuan dari APBN.
“Totalnya 204 sekolah yang diperbaiki di 17 kecamatan,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pendidikan menjadi prioritas utama di era Paramitha.
Kebutuhan dasar.
Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi prioritas. Program SPAM memperluas akses air bersih ke 1.353 rumah tangga, 92 rumah tidak layak huni direnovasi, 61 unit rumah baru dibangun, dan 676 rumah mendapat jamban sehat.
Sektor kesehatan.
Di sektor kesehatan, pelayanan jemput bola menjangkau 203.643 jiwa, 128.956 warga terlindungi lewat Jamkesda, dengan capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 283.767 jiwa.
Kemudian pada, Selasa (23/9/2025), Bupati Paramitha menyerahkan tiga unit kendaraan darurat: satu ambulans untuk Puskesmas Brebes, satu ambulans Emergency/Mini ICU dan satu mobil jenazah untuk RSUD Brebes.
“Semoga pelayanan semakin meningkat, lebih prima, dan pasien merasa nyaman,” ujar Paramitha, di halaman RSUD Brebes.
Penanganan musibah bencana alam.
Ketika tanah bergerak mengguncang Sirampog, respons cepat diberikan, memastikan warga terdampak mendapat perawatan dan bantuan darurat.
Pemerintah hadir bukan hanya dalam data, tapi dalam situasi krisis yang nyata.
Sektor peternakan.
Di sektor peternakan, pemerintah menyalurkan dana hibah senilai Rp860 juta kepada 29 Kelompok Tani Ternak (KTT) sebagai upaya strategis meningkatkan kesejahteraan peternak dan memperkuat populasi ternak lokal.
Komoditas ternak meliputi domba (27 kelompok), kambing (1 kelompok), dan sapi (1 kelompok), tersebar di 11 kecamatan.
Kepala DPKH Brebes, drh Ismu Subroto, menegaskan bahwa hibah ini memiliki tujuan mensejahterakan peternak dalam arti yang luas dan strategis agar bisa lebih mandiri.
Bupati juga meluncurkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun pajak 2014–2025, berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025.
“Ini bukan sekadar insentif fiskal, tapi bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” tegas Paramitha.
Bidang sosial.
Di bidang sosial, pemerintah menyalurkan bantuan kepada 1.700 anak yatim, 1.000 lansia, 150 penyandang cacat, 2.100 warga tidak mampu, dan 807 penerima BLT DBHCHT, serta memberikan stimulan modal bagi 7 kelompok KUBE.
Sebanyak 2.000 keluarga berhasil graduasi dari PKH, dan 130 hunian sementara dibangun untuk korban bencana.
Pemerintah juga cepat menangani kasus anak terlantar yang sempat viral, menunjukkan kepekaan dalam situasi darurat serta komitmen pada perlindungan sosial.
Untuk menjaga ketenteraman masyarakat, dilaksanakan 34 kegiatan pembinaan ormas dan 26 kegiatan kewaspadaan dini.
Prestasi daerah pun bermunculan. Brebes meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya, Satpol PP Brebes juara I penegakan Perda se-Jawa Tengah, RSUD Brebes mendapat penghargaan pelayanan publik PEKPP, dan Perumda Tirta Baribis masuk jajaran Top BUMD.
Terbaru, Brebes meraih penghargaan kategori “Agung” dari SEAMEO RECFON atas penurunan angka stunting dua persen per tahun.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Plt Direktur SEAMEO RECFON, Dr dr Herqutanto MPH MARS, kepada Bupati Paramitha dalam acara Outstanding School And Partners Appreciation 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025) malam.
Apresiasi dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Brebes.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PAN, Zaki Safrudin Prihatin, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma yang dinilai telah membawa perubahan positif dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen eksekutif dalam memperbaiki infrastruktur dan memperluas akses layanan publik.
“Kami melihat ada kemajuan nyata dalam pembangunan Brebes. Tapi tantangan anggaran tetap besar. Karena itu, sinergi antara DPRD kabupaten, provinsi, dan pusat sangat penting untuk mempercepat program prioritas,” ujar Zaki dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Kebijakan melalui Media Tradisional di Paguyangan, Minggu (28/9/2025).
Zaki menekankan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia mendorong agar pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD diarahkan secara terintegrasi, terutama untuk sektor infrastruktur.
“Kalau masing-masing level DPRD bergerak sendiri, hasilnya tidak maksimal. Kita perlu kolaborasi lintas wilayah dan lintas kewenangan agar pembangunan tidak terjebak pada ego sektoral,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026, 70 persen pokir DPRD akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan penghubung desa.
“Ini komitmen politik yang harus dikawal bersama. Infrastruktur adalah fondasi kesejahteraan,” tegasnya.
Dukungan serupa disampaikan Ade Aprianto, anggota DPRD Brebes dari Fraksi PAN. Ia menegaskan, hibah bersifat stimulan dan tidak diminta kembali oleh pemerintah.
“Tapi kelompok penerima harus serius dan bertanggung jawab agar bantuan benar-benar berkembang,” ujar Ade.
Fraksi PAN, kata Ade, sepakat mengawal alokasi anggaran bersama Bupati dengan komposisi 70 persen untuk infrastruktur dan 30 persen untuk sektor lain.
“Ini bukan sekadar bangun jalan, tapi soal pemerataan manfaat,” tegasnya.
Apresiasi Zaki dan Ade selaras dengan kinerja Bupati Paramitha yang baru tujuh bulan menjabat. Sejak Februari 2025, ia menandai arah baru pembangunan lintas sektor. (Olam).
