MAGELANG JATENG, Suara Jelata – Sebagai penyalur aspirasi rakyat, anggota legislatif harus peka terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di daerah. Meskipun saat ini merupakan tahun politik, semua terfokus pada perhelatan politik tahun 2024, namun tetap memperhatikan apa yang menjadi isu-isu di daerah, kepentingan rakyat.
Demikian dikatakan Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. saat menghadiri HUT Batalyon Armed 3/105 MM/Tarik/Naga Pakca di Magelang, Sabtu (11/02/2023). Senator asal Temanggung ini mengatakan banyak hal dalam kapasitas dirinya sebagai anggota legislatif, di mana pihaknya membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan terhadap jalannya undang-undang.
“Dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, yaitu pemerintah. Sehingga kami betul-betul bisa mengagregasi kepentingan-kepentingan daerah ke tingkat pusat. Karena harus ada perpanjangan tangan yang menyuarakan apa yang merupakan kepentingan-kepentingan yang ada di daerah,” ujarnya
Denty menegaskan, perjuangan-perjuangan masih panjang, saat ini memasuki tahun politik, tahun di mana semuanya fokus kepada 2024, namun juga tidak bisa melupakan begitu saja apa yang menjadi isu isu yang ada di daerah.
“Seperti baru-baru ini seperti harga minyak goreng, di mana kebutuhan masyarakat itu merangkak naik dan kebutuhan-kebutuhan pokok lain seperti beras juga merangkak naik menghadapi bulan Ramadan, bulan Idul Fitri, ini menjadi PR kita bersama,” tegasnya.
Selaku anggota legislatif, lanjut Denty, pihaknya mendesak Pemerintah untuk segera bisa menstabilkan harga, melakukan strategi, dan intervensi kepada pasar. Supaya masyarakat bisa menjangkau akan kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada.
Kemudian terkait dengan penyaluran bantuan-bantuan sosial yang ada di masyarakat, perlu dievaluasi bersama bahwa bagaimana masyarakat menerimanya yang tepat sasaran. Hal ini diperlukan supaya hal-hal yang menjadi risiko pertikaian pertentangan ataupun kemudian keributan bisa diminimalisasi.
“Sekali lagi, ini merupakan tahun-tahun yang perlu butuh perjuangan kita bersama supaya lebih kondisi di masyarakat di daerah lebih kondusif. Agar semua bisa berkontribusi kepada pembangunan nasional,” terang istri Wabup Temanggung ini.
Disinggung awak media terkait angka kemiskinan di Jawa Tengah, Denty mengatakan saat ini sekitar 3,8 juta jiwa di Jateng. Menurutnya ini bukan angka main-main, dan menjadi PR bersama. Menurutnya, kemandirian ekonomi perlu dibangun melalui UMKM dan usaha-usaha yang ramah dengan rakyat.
“Kami juga mendorong para pengusaha dan pelaku usaha untuk bisa memberikan kepeduliannya. Tidak sekedar umpan saja, tetapi bagaimana juga bisa mendampingi supaya usaha-usaha kecil yang ada di usaha rumahan bisa tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
“Sehingga mereka tahu dan paham utamanya untuk bagaimana menemukan akses pasar. Karena mereka bisa mencapai suatu maksud ataupun tujuan itu dengan permodalan yang mereka akses,” lanjutnya.
Terkait permodalan ini, Danty berharap permodalan juga yang lebih lunak dan kemudian juga bisa memberikan kesetaraan. Kesejahteraan bagi pelaku-pelaku UMKM ini salah satu upaya untuk mengangkat kemiskinan dan juga bagaimana penanganan-penanganannya.
“Karena kita juga masih punya angka stunting yang masih lumayan tinggi. Juga angka pernikahan anak ini masih lumayan tinggi, yang mana hal ini menjawab salah satu yang menyebabkan angka stunting ataupun kemiskinan. Karena kurang matangnya psikis ataupun dari sisi ekonomi,” tuturnya.
Terkait target penekanan angka kemiskinan lima tahun ke depan, Denty mengungkapkan, selaku anggota legislatif pihaknya mempunyai kewajiban untuk kebijakan untuk eksekutornya adalah pemerintah.
“Sehingga langkah ke depan tentu saja kami mempunyai upaya-upaya untuk mendorong, mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Dengan strategi-strategi yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkas Denty Eka Widi Pratiwi. (Iwan)
