HALMAHERA TENGAH MALUT, Suara Jelata – Kondisi darurat banjir sementara menyelimuti empat desa di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, akibat meluapnya Sungai Kobe. Keempat desa ini juga masuk dalam area lingkar tambang, yaitu Desa Lukolamo, Desa Lelilef, Desa Woekob dan Desa Woejerana, Senin (22/07/2024).
Semenjak dahulu, wilayah Weda Tengah tak pernah dilanda banjir. Tapi sejak Investasi perusahaan-perusahaan tambang hadir melakukan eksploitasi, terutama PT IWIP berdampak terjadi perubahan besar. Hadirnya perusahaan tambang terbesar di Asean itu mengubah tata guna lahan di sekitarnya.
Mencermati kondisi darurat akibat musibah banjir terutama di empat desa tersebut turut memantik pendapat pribadi Widya Prada Ahli Madya BPMP Malut, Ihsan. Dalam rilisnya yang diterima ke awak suarajelata.com, Senin (22/07/2024) menyebutkan, pembukaan lahan pertambangan berdampak mengurangi kondisi vegetasi yang ada. Vegetasi, terutama pohon, berfungsi menyerap air hujan dan mengurangi limpasan air permukaan. Menurutnya, pengerukan dan penggalian tanah mengubah aliran air dan menyebabkan sedimentasi di area sungai.
“Sistem drainase yang buruk itu berakibat kurangnya kapasitas sungai dalam menampung air. Selain itu, karena vegetasi hilang, air mengalir ke sungai lebih cepat meluap hingga memicu terjadinya banjir,” sebutnya.
Ihsan mengatakan, meskipun ini mungkin faktor yang lebih luas, perubahan iklim global juga berkontribusi terhadap pola curah hujan yang lebih ekstrem. Intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan sungai meluap lebih sering dari sebelumnya.
“Saya pikir perlu upaya kolaboratif antara perusahaan tambang, Pemda dan masyarakat setempat untuk mengelola tata guna lahan dengan lebih baik. Selain itu perlunya memperbaiki sistim drainase, serta melakukan reforestasi di area yang telah digunduli,” sarannya.
Dalam konteks perlindungan lingkungan dan tanggungjawab sosial, Ihsan mendesak pemilik perusahaan-perusahaan tambang dan Pemda berkewajiban untuk:
- Membentuk dan mengaktifkan Tim Tanggap Darurat untuk menangani situasi banjir secara cepat dan efektif.
- Menyediakan bantuan evakuasi dan penyelematan bagi masyarakat sekitar yang terdampak banjir.
- Menyediakan fasilitas medis dan bantuan kesehatan untuk korban banjir.
- Menyediakan bantuan logistik seperti makanan,air bersih dan tempat penampungan sementara untuk masyarakat yang terdampak.
- Membantu dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat banjir seperti sekolah, rumah penduduk, jalan jembatan dan fasilitas umum lainnya.
- Memberikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat sekitar mengenai potensi banjir dan langkah-langkah yang harus diambil.
- Bekerja sama dengan Pemda Halteng, Badan Penanggulangan Bencana dan instansi terkait lainnya untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan banjir.
Ia juga memberi contoh, perusahaan-perusahaan tambang seperti, PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Aneka Tambang, PT Adaro Energy dan PT Berau Coal. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tambang tersebut sudah menunjukkan kepedulian mereka terhadap masalah banjir melalui berbagai inisiatif lingkungan seperti pengelolaan air, reforestasi dan rehabilitasi lahan.
“Langkah-langkah ini tidak hanya membantu mengurangi risiko banjir. Tapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar area tambang. Lantas bagaimana dengan PT IWIP?” ujarnya bertanya. (Ateng)
